Kemensos Menambah Daftar Penerima BPJS Kesehatan

Surabaya,(DOC) – Jumlah  Kelompok Penerima Manfaat  (KPM) di Kota Surabaya yang mendapatkan fasilitas pelayanan BPJS kesehatan yang masuk kategori Penerima Bantuan iuran (PBI) dari pemerintah kota terus meningkat. Tahun ini, menurut  kepala Departemen Manajemen Pelayanan Kesehatan Divisi BPJS Regional Jawa Timur, Dr. Indrina Damayanti sekitar 273.  634 peserta.
“Pada bulan Januari ini bertambah 6.699 peserta,” katanya  saat dengar pendapat di komisi D DPRD Surabaya,” Selasa(24/1/2017)
Menurutnya, peserta BPJS kategori PBI, ada yang dibiayai APBN, dan APBD. Jika APBN, data peserta berasal dari Kementrian Sosial (Kemensos). Sedangkan, PBI yang dibiayai APBD dari pemerintah daerah setempat. Indriana mengakui, untuk BPJS yang ditanggung APBN, pihaknya ikut memantau langsung di lapangan.
“Kami ingin kartu bener-sampai ke masyarakat, dan melihat manfaatnya,” katanya
Sedangkan, untuk PBI yang dibiayai pemerintah daerah, pihaknya mengapresiasi kebijakan  pemerintah kota surabaya mengikutkan warganya sebagai peserta BPJS.
“Namun, yang terpenting peserta tersebut tahu jika didaftarkan. Karena kadang tak tahu,” paparnya
Indriana menambahkan, dibanding kategori PBI, persoalan kepesertaan lebih banyak berasal pada jalur mandiri kelas III. Pasalnya, peserta yang rajin membayar ikuran hanya sekitar 58 persen.
“Seringkali setelah sembuh, mereka sudah nggak bayar lagi,” terangnya
Sesuai aturan, setelah 45 hari, jika tak membayar iuran akan dikenai denda pelayanan. Indriana mengusulkan, warga yang sebelumnya pesrta BPJS mandiri, namun terhenti akibat tak mampu lagi membayarnya bias dialihkan ke kategori PBI, dengan menerapkan Universal Coverage Jaminan Kesehatan , yaitu seleuruh penduduk menjadi peserta jaminan kesehatan seperti yang diterapkan di Jakarta.
“Sehingga bias langsung menjadi peserta JKN KIS seperti di Jakarta,” ungkapnya
Mengenai persoalan kartu BPJS PBI yang belum diterima ribuan pesertanya. Indriana mengakui kendala terletak pada pencetakannya. Padahal, menurutnya pencetakan di BPJS Cabang tiap jam bisa menghasilkan sekitar 400 kartu.
Menanggapi persoalan kepesertaan dan  pelayanan BPJS, Ketua Komisi D, Agustin Poliana meminta, pelibatan peran RT/RW dalam pendataan kesertaannya, terutama untuk kategori PBI.
“Daripada nunggu data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), lebih baik jemput bola,” harapnya
Agustin mengatakan, kepsertaan masyarakat melalui jalur PBI lebih hemat disbanding, mereka menggunakan fasilitas SKTM (Surat keterangan Tidak Mampu), meski pemakaian SKTM hanya sekali
“kalau SKTM bias bengkak (Anggarannya) lebih baik lewat PBI,” tandas Politisi PDIP.
Sedangkan anggota Komisi D lainnya, Reni Astuti menyatakan, bahwa semangat BPJS dan kalangan dewan dalam mencarikan solusi atas berbagai persoalan BPJS, adlah menjami kesehatan masyarakat. Untuk itu, ia mendukung pendaftaran kesertaan yang melibatkan RT/RW, terutama pada kawasan yang merupakan kantong-kantong kemiskinan.
“Apabila yang menggunakan BPJS kategori mandiri tak bias membayar, saya harap bias dikawal untuk migrasi ke PBI, karena kontribusi Surabaya ke BPJS juga relative besar,” tegasnya.(k4/r7)