Kemiskinan Hambat Indonesia Jadi Negara Maju

Kendari, (DOC) – Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Dedy Supriadi Suprayatna mengatakan, masalah kemiskinan penduduk, akan menjadi salah satu kendala pemerintah dalam membangun Indonesia menuju negara maju para 2015.
“Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah memberikan dukungan penuh kepada daerah yang mau membangun berbagai infrastruktur jalan, jembatan, sarana transportasi dan sarana irigasi serta sumber daya energi yang bisa mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat,” katanya saat memberi sambutan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Regional Sulawesi tahun 2014 di Kendari, Selasa (11/3/2014).
Musrenbang Regional Sulawesi tersebut dihadiri Gubernur Sultra, H Nur Alam, utusan gubernur dari lima provinsi se Sulawesi dan para Ketua Bappeda enam provinsi dan Ketua-ketua Bappeda Kabupaten dan Kota.
Selain masalah kemiskinan, yang akan jadi kendala membangun Indonesia menuju negara maju tahun 2025 juga masalah demokrasi, korupsi, bencana alam dan mitigasi perubahan iklim.
“Kelima masalah tersebut, kemiskinan, demokrasi, korupsi, bencana alam dan mitigasi perubahan iklim, akan menjadi kendala serius pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa,” katanya.
Meski demikian, dengan upaya yang sungguh-sungguh dari seluruh elemen bangsa dalam menghadapi lima kendala utama menyelesaikan berbagai persoalan bangsa tersebut, membangun Indonesia menuju negara maju dapat terwujud.
“Kita sangat yakin, dengan berbagai program pembangunan yang digulirkan pemerintah, berbagai masalah tersebut bisa diatasi dengan baik,” katanya.
Menurut dia, untuk menekan angka penduduk miskin di berbagai daerah di Indonesia, tidak terlalu sulit, wilayah Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang berkualitas.
“Dengan memanfaatkan berbagai potensi sumber daya alam yang tersedia dengan penerapan teknologi yang ramah lingkungan, secara bertahap kita bisa mengurangi jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun,” katanya.
Hal penting yang harus menjadi perhatian dalam menekan angka penduduk miskin, katanya, pemerintah daerah harus memberikan data-data akurat mengenai penduduk miskin dan potensi sumber daya alam yang dimiliki masing-masing daerah.
“Dengan data potensi daerah dan penduduk miskin yang akurat, mengatasinya bisa lebih mudah,” ucapnya. (we/r4)