Keputusan Partai Soal Wakil Ketua Mutlak Terlaksana

Tidak ada komentar 101 views

Surabaya,(DOC) – Pro kontra keputusan DPP PKB yang menunjuk Naim Ridwan Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa(FKB) naik menjadi Wakil Ketua DPRD Surabaya, nampaknya tidak akan pernah ditanggapi oleh Ketua DPC PKB Surabaya Syamsul Arifin.
Seperti yang dilansir sebelumnya, Protes keputusan DPP PKB soal penunjukkan GUs Naim panggilan akrab Naim Ridwan sebagai wakil ketua DPRD Surabaya ini, dilontarkan oleh Mazlan Mansur Sekertaris FKB. Bahkan Mazlan mengancam tidak akan pernah bersedia menandatangani surat keputusan DPP PKB untuk merotasi jabatan Wakil Ketua DPRD Surabaya.
“Sebelumnya sudah ditegaskan, bahwa hasil skoring di tingkat DPC dulu, tidak menjamin akan mendapatkan rekom dari DPP, karena wewenang itu ada di DPP, jika ternyata M Naim Ridwan adalah sosok yang dipilih oleh DPP, maka kami seluruh kader dan pengurus DPC termasuk Mazaln Mansyur wajib untuk menjalankan amanah itu sekaligus mengamankan pelaksanaanya, jika merasa tidak puas, silahkan datang ke kantor DPC karena kami membuka waktu 24 jam untuk itu,” tegas Syamsul, Kamis(3/10/2013).
Mantan Aktivis PMII ini, juga berpesan kepada seluruh Kader DPC PKB Surabaya agar bisa mematuhi dan tidak menghalangi keputusan induk partai ini. Mengingat keputusan yang dihasilkan pasti demi kebesaran partai kedepan.
“Keputusan DPP tentu untuk masa depan partai, dan segala keputusan juga sudah melalui pertimbangan yang panjang dan matang, untuk itu jika ada kader PKB yang tidak puas dan tidak setuju, mestinya datang saja ke kantor PKB untuk menyampaikan protesnya, agar kami bisa menjelaskan dengan baik ,” tegasnya.

Ia juga menyinggung soal ancaman Mazlan Mansyur yang tidak akan menandatangani surat pergantian posisi wakil ketua DPRD. Menurutnya tindakan tegas pasti akan ditempuh guna menyelamatkan keputusan DPP.

“Saya persilahkan untuk membuat surat keberatan bertanda tangan, kami di DPC pasti akan langsung menindak lanjuti suratnya, tetapi perlu diketahui juga bahwa pak Mazlan selama ini juga sudah mangkir beberapa kali dari undangan rapat DPC dan tidak mau tandatangan, tentu kami juga akan mempersoalkan tentang pakta integritasnya terhadap partai,” tandasnya.(r7)