Kerjasama Bangun MRT, Pemkot Tidak Transparan

Tidak ada komentar 211 views

Surabaya,(DOC) – Komisi C DPRD Kota Surabaya meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk transparan dalam membangunan Mass Rapid Transport (MRT). Pasalnya proyek senilai 10 triliun tersebut tidak akan bisa terlaksana jika pemerintah pusat tidak memberikan ijin, karena Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sampai sekarang belum disepakati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Jawa Timur.
Reni Astuti Anggota Komisi C DPRD yang membidangi pembangunan ini mengatakan, Surabaya merupakan kota metropolis kedua setelah Jakarta, tentunya kemajuan ekonomi dan perdagangan beriring akan meningkat jumlah volume kendaraan mengangkut akutan barang. Dengan bercita-cita surabaya akan menyosong dalam pasar bebas yang harus menyiapkan transportasi masal yang tidak dapat dihindarkan.
“ Namun dalam membangun inprastruktur harus lebih memetingkan kepetingan warga, serta mengikuti aturan hukum yang ada dan Pemkot harus transparan terkait dengan mekanismenya,” kata Reni Astuti. Kamis (26/9/2013).
Lebih lanjut kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, menuturkan pembangunan transportasi masal di Surabaya tidak dapat dihindari. Namun mengenai persoalan ijin juga harus diperhatikan. Karena untuk saat sekarang Perda RTRW bentuk disahkan oleh pemerintah pusat.
“ MRT tidak dapat terlaksana jika RTRW-nya belum disahkan, dan juga ijin dari pemerintah juga harus menjadi perhatian jika tidak mendapatkan ijin tidak akan bisa monorel dibangunan oleh Pemkot meskipun mengunakan anggaran dari investor, contohnya jika monorel mekakan lahan PT. KAI kan harus dapat ijin dari pemerintah pusat, kalau tidak diijini mana bisa dan mau dibangun disebelah mana gak ada lahannya,” tegasnya. Sembari menjelaskan, didalam RTRW lama yakni tahun 2007 ada salah satu aitem yang mengatakan untuk mengatasi kemacetan tentunya pemerintah harus mengatasi kemacetan dengan pembangunan inprastruktur.
“ kalau di Perda RTRW sekarang tinggal menunggu pengesahan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Jatim disitu ada yang namanya transportasi massal koredor Timur dan barat akan tetapi Perda ini belum disahkan, dan ini nantinya akan menjadi persoalan pemerintah kota” jelasnya.
Selain mengenai ijin kata salah satu anaggota komisi C perempuan yang paling kritis ini mengatakan. transparansi dalam bentuk kerjasama dengan investor juga harus diperhatikan, karena sudah sering kali Pemkot Surabaya melakukan kerjasama dengan pihak kedua, yang merugikan pemkot dan tahapan dalam bentuk kerjasam serta mekanisme lelang harus dibuka secara umum biar masyarakat tahu.
“ Yang peting tahapan yang dilakukan pemkot, baik mengenai lelang dan kerjasama dengan pihak investor harus transparan dan terbuka, apa lagi nantinya yang saya dengar berdampak pada penggunaan anggaran dari APBD kota Surabaya,” kata wakil rakyat yang kritis ini.
Kalau yang saya dengar kata Reni, dalam pembangunan MRT Pemkot tidak mengeluarkan anggaran namun dalam penggunaan MRT harus mengeluarkan anggaran APBD karena dengan harga karcis sebesar Rp. 37 ribu pemkot akan mensubsidi sebesar Rp. 27 ribu, dan yang Rp. 10 ribu-nya dibebankan pada warga yang melintas di areal MRT. “ Kalau menggunakan dana APBD dalam subsidi tentunya Pemkot harus terbuka dan transparan berapa tahun bentuk kerjasamanya dan ini warga harus tahu karena dana yang digunakan itu merupakan hasil pajak dari rakyat,” katanya.
Masih menurut Reni, sampai sekarang para anggota legislatif belum tahu secara detael terkait pembangunan tersebut. “ Secara umum kita sudah dengar namun secara detailnya baik itu bentuk DED-nya kita belum tahu, serta MRT itu memakan lahan milik warga atau tidak kita juga belum tahu kalau itu memakan lahan warga tentunya harus ada sosialisasi ke warga dan ini harus dimulai sejak dini supaya nantinya tidak mengalami persoalan dikemudian hari dalam proses pembangunan,” tegasnya. (sp/r7)