Ketua Dewan Surabaya Tabrak PP 6/2005

Tidak ada komentar 50 views

Surabaya, (DOC) – Direktur Parlemen Wartch Umar Salahudin menilai Ketua DPRD Surabaya Mochammad Machmud menabrak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2005 terakait pemilihan wawali. Hal tersebut terbukti dengan terbentuknya Panitia Pemilihan (Panlih), padahal di dalam PP tersebut tidak ada kewajiban pimpinan dewan membentuk Panlih, melainkan langsung melakukan pemilihan setelah partai pengusung memunculkan dua nama pengganti.
“Di dalam PP 6/2005, Bab X, pasal 131 ayat (2) tidak menyebutkan harus membentuk Panitia Pemilihan, melainkan pemilihan langsung dalam sidang paripurna setelah partai pengusung mengusulkan dua nama pengganti,” kata Umar Salahudin, Selasa (8/10/2013).
Lebih lanjut Umar menjelaskan, di dalam pasal 131 yang berbunyi, ‘Apabila terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan, kepala daerah mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan.
“Artinya setelah partai pengusung mengusulkan dua nama yang telah disetujui oleh Walikota, Gubernur dan Mendagri, tinggal langkah Ketua Dewan melakukan sidang paripurna untuk melakukan pemilihan. Jadi tidak harus membentuk Panitia Pemilihan,” kata Umar.
Sembari menjelaskan tidak suatu kewajiban pimpinan dewan membentuk Panlih untuk melakukan proses pemilihan karena hal tersebut merupakan tanggung jawab politik ketua dewan dalam menjalankan apa yang telah diamanahkan dalam undang-undang.
“Ini merupakan tanggung jawab politik ketua dewan, dan terbentuknya Panlih merupakan bentuk lepas tanggungjawab sosok ketua dewan sebagai institusi negara,” ujar pria yang juga menjadi dosen Unmuh Surabaya ini.
Dengan terbentuknya Panlih lanjut Umar, adanya kepetingan politik yang sengaja dimainkan oleh para elit politik di DPRD Surabaya. Dan Panlih merupakan kreasi dari elit politik guna mengendurkan proses pemilihan yang di atur undang-undang.
“Kinerja Panlih juga belum kelihatan, seringnya rapat tidak tepat waktu menunjukkan sikap ketidaktegasan ketua dewan, sebagai sosok pemimpin mempunyai hak untuk menegur Panlih supaya berkerja secara maksimal,” ujarnya.
Terpisah Ketua DPRD Surabaya Mochammad Machmud mengelak jika dirinya menabrak PP 6/2005. Pasalnya sebelum terbentuknya Pansus serta Panlih pihaknya sudah melakukan konsultasi ke Menteri Dalam Negeri.
Sebagai nakhoda lembaga institusi negara, mantan wartawan ini juga tidak mau jika proses pemilihan wawali dibebankan kepada dirinya saja atau tanggungjawab politik dirinya, karena hal tersebut merupakan tanggungjawab Panlih. (nn/r4)