Ketua DPC PDIP Surabaya Juga Kritisi Gaji Walikota

Surabaya , (DOC) – Bukan hanya dari Partai lain. Namun juga Partai Pengusung Walikota Surabaya Tri Rismaharini yaitu PDIP Surabaya, yang menyoroti soal gaji Walikota Surabaya Tri Rismaharini, tertinggi se Indonesia.

Gaji sebesar Rp. 194 juta yang diterima perbulan oleh Walikota Surabaya, diharapkan bisa memacu kinerja Walikota Surabaya lebih maksimal, dalam penyerapan anggaran APBD 2013 mendatang. Tidak seperti Penyerapan anggaran APBD 2012 tahun ini, yang tidak menunjukkan perkembangan kota sama sekali.

Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, dari Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Wisnu Sakti Buana, Gaji tinggi, seharusnya juga diimbangi dengan kinerja yang maksimal.
Namun bila dibandingkan dengan perkembangan kota Surabaya saat Tri Rismaharini memimpin kota ini, perkembangannya masih belum signifikan.
“hasil evaluasi dewan terkait penyerapan anggaran APBD kota Surabaya 2012 lalu, di dinas yang paling fital saja, yaitu PU Bina Marga, anggaran hanya terserap dibawah 50 persen. Ini mestinya menjadi catatan, bahwa walikota tidak bisa melakukan koordinasi dengan dinas dibawahnya untuk bekerja secara maksimal.” Tegas Wisnu, diruangannya, Senin(17/12/12).

Wisnu menambahkan, dengan gaji yang lumayan besar, seharusnya serapan anggaran pembangunan di dinas-dinas lingkungan pemkot minimal mencapai 80 persen. Sehingga bisa dirasakan oleh warga kota Surabaya akan perkembangan dan kemajuan kota ini.
Sementara sekarang ini banyak proyek proyek yang terbengkalai dan malah menjadi problem baru bagi kota ini.
“saya dengar keluhan warga di sebuah media elektronik, yang selalu terjebak macet di sekitar kawasan Nginden. Ini kan terkait dengan PU Bina Marga kenapa ? Apa yang ada didalamnya , kenapa sampai begitu?.” Imbuh-Nya.

Di jalan raya Nginden hingga Prapen, kini memang tengah dikerjakan proyek perbaikan selokan yang belum selesai. Galian selokan sepanjang hampir 500 meter, dari perempatan Nginden ke arah raya Prapen, lebarnya sampai memakan tigaperempat badan jalan. Menurut Wisnu, seharusnya, proyek ini bisa selesai sebelum akhir tahun, karena anggarannya telah disahkan sejak bulan Januari 2012 lalu.
“Seper Januari anggaran itu sudah bisa dipakai, sehingga persiapannya saat bulan kemarau dan sekarang sudah selesai. Bukan saat musim hujan seperti ini, baru ngebut proyek itu segera dikerjakan. Ini kan ya lucu.” Ujar Wisnu, yang juga Ketua DPC PDIP Surabaya.

Seperti kita ketahui, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Minggu (16/12/2012) telah melansir daftar lima pasangan wali kota dan bupati yang mendapat uang bulanan terbesar di tahun 2012.

Lima walikota dan wakil walikota dengan penghasilan terbesar, seperti disampaikan Direktur Riset Sekretaris Nasional FITRA Maulana adalah:
1. Wali Kota Surabaya mendapat Rp 194 juta per bulan dan wakilnya Rp 187 juta per bulan.
2. Wali kota Medan mendapat Rp 129 juta per bulan dan wakilnya Rp 123 juta per bulan.
3. Wali kota Bandung mendapat Rp 88 juta per bulan dan wakilnya Rp 82 juta per bulan.
4. Wali kota Semarang mendapat Rp 82 juta per bulan dan wakilnya Rp 76 juta per bulan.
5. Wali kota Bekasi mendapat Rp 76 juta per bulan dan wakilnya Rp 70 juta per bulan.

Kemudian, lima bupati dan wakil bupati dengan penghasilan bulanan terbesar adalah :
1. Bupati Bandung mendapat Rp 129 juta per bulan dan wakilnya Rp 122 juta per bulan.
2. Bupati Bogor mendapat Rp 90 juta per bulan dan wakilnya Rp 84 juta per bulan.
3. Bupati Sidoarjo mendapat Rp 78 juta per bulan dan wakilnya Rp 72 juta per bulan.
4. Bupati Tangerang mendapat Rp 72 juta per bulan dan wakilnya Rp 66,7 juta per bulan.
5. Bupati Bekasi mendapat Rp 71 juta per bulan dan wakilnya sekitar Rp 66 juta per bulan.
Menurut Maulana, besaran gaji para kepala daerah ini, baik gubernur dan wakilnya, wali kota dan wakilnya, maupun bupati dan wakilnya, tidak hanya ditentukan dari nilai gaji pokok serta tunjangan, seperti yang ditetapkan undang-undang. Sebab, selain gaji pokok dan tunjangan, para kepala daerah itu mendapatkan insentif dari jumlah pajak serta retribusi daerah.

“Semakin besar retribusi dan pajak yang diperoleh dari suatu daerah, maka akan semakin besar penghasilan yang didapat para kepala daerah,” ujar Maulana.(R7)