Ketua DPC PDS Ancam Rebut Ketua Fraksi

Tidak ada komentar 120 views

Surabaya,(DOC) – belum resmi menjadi anggota dewan, namun Ketua DPC Partai Damai Sejahtera (PDS), Tony Tamatompol sudah berani berstatemant keras terhadap kinerja Fraksi PDS yang dianggap mandul.

Tony Tamatompol yang baru di lantik sebagai anggota dewan menggantikan Almarhum Imanuel Fredrik Lumoindong, pada tanggal 19 November 2013 mendatang, sudah mempunyai rencana melakukan perombakan struktur fraksi PDS.
“Setelah dilantik sebagai anggota dewan, sudah ada beberapa gambaran langkah apa saja yang akan saya lakukan,” kata Tony, Kamis (14/11/2013).

Sesuai AD/ART Partai, menurut Tony, jatah ketua fraksi merupakan hak Ketua DPC, sehingga dirinya merasa memiliki tanggung jawab untuk menjalankan amanat partai tersebut.
“AD/ART partai sudah jelas, saya hanya menjalankannya saja,” tegasnya.

Selain merubah susunan struktur fraksi, pria yang dikabarkan sempat mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) partai Hanura, juga mengancam melakukan pergantian antar waktu (PW) terhadap anggota FPDS, Rio Pattiselanno.
Alasannya, Sekretaris Komisi B (perekonomian dan keuangan) itu telah melanggar aturan partai dengan pindah ke partai lain tanpa pemberitahuan.
“Sesuai UU yang berlaku waktu PAW yang mepet tidak menjadi halangan, proses PAW hanya memakan waktu satu bulan saja. Langkah lainya, saya akan memperjuangkan kepentingan masyarakat khususnya kader PDS. Sebab selama ini, keberadaan fraksi di PDS kurang bisa mengakomodir kepentingan partai,”jelas Tony

Sementara itu, Ketua DPRD Surabaya, Mochammad Machmud mengaku kaget dengan pernyataan yang disampaikan Tony Tamatompol. Meski demikian, ia menyerahkan masalah tersebut sepenuhnya ke internal partai.
“Ini kan belum dilantik, mestinya tidak perlu ngomong seperti itu dulu. Tapi, ini masalah internal PDS jadi saya tidak mau ikut campur,” ujar Machmud.

Machmud menjelaskan, sesuai mekanisme yang berlaku pergantian ketua fraksi harus melalui usulan DPD yang disampaikan ke fraksi. Setelah itu, surat tersebut diteruskan kepada Ketua DPRD kemudian dilanjutkan dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) untuk penjadwalan pengumuman dalam sidang paripurna.
“Saya tugasnya hanya melantik. Seandainya fraksi tidak mengirim, ya tidak apa apa. Begitu juga ketika suratnya sudah dikirim, saya tidak bisa menghambatnya,” tandas Mahmud.(k1/r7)