Ketua DPRD Dinilai Tidak Taat SK Gubernur Jatim

Tidak ada komentar 136 views

Surabaya, (DOC) – Susana politik digedung DPRD Kota Surabaya menjelang pembentukkan panitia pemilihan (panlih) wakil wali kota (wawali) menggantikan posisi Bambang DH kembali memanas adanya dugaan politik transaksionalpun semakin menguat. Disisi lain para kalangan anggota dewan menilainya belum terbentuknya panlih karena ketidak tegaskan Ketua dewan dalam bersikap sehingga SK Gubernur nomor 181.4/16738/011/2013 prihal penyampaian hasil klarifikasi tata tertib pemilihan umum calon wakil walikota Surabaya terabaikan tidak bisa dijalankan karena perbedaan persepsi.
Ketidak tegaskan pimpinan dewan dalam mengambil sikap terkait perwakilan fraksi untuk dijadikan panitia pemilihan wawali. Didalam BAB II tentang Panitia pemilihan pasal 2 ayat (2) menyebutkan Panitia pemilihan berjumlah sebanyak-banyaknya 7 orang yang anggotanya terdiri dari unsur – unsur fraksi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD yang terdiri anggota paniti pemilihan.
“Dengan ketidak tegasan pimpinan dewan ini lah menimbulkan banyak tafser dari kalangan anggota DPRD dalam mengartikan ayat tersebut,” kata Ketua Fraksi PDS Simon.
Lebih lanjut Simon menuturkan didalam tatib yang telah dibentuk oleh Panitia khusu (pansus) membahas tatib sudah diklarifikasi dan disetujui oleh Plt. Gubernur Jatim yang ditanda tangani oleh Dr. H. Rasiyo, M.Si. pertanggal 15 Agustus 2013 lalu yang ditujukan kepada Ketua DPRD Surabaya ditembuskan ke Walikoto Surabaya.
“Pemahaman saya pimpinan dewan menunjuk langsung anggota fraksi untuk dijadikan panitia tidak harus menunggu persetujuan dari ketua fraksi sesuai dengan SK tersebut,” ujarnya. Sembari menjelaskan sampai sekarang belum terbentuknya panitia pemilihan lantaran dari tujuh fraksi di DPRD Surabaya hingga saat ini baru tiga fraksi yang mengirimkan nama sebagai Panitia Pemilihan Wawalikota, FPDIP, FPD, dan FPDS. Sedangan fraksi yang belum mengirim nama sebagai Panlih adalah FPKS, FPG, FPKB, dan F Apkindo (Fraksi Gabungan).
“Kalau surat Gubernur tidak segera dilaksanakan ini akan menjadi pertanyaan dikalangan masyarakat,” tegasnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua Pansus Irwanto Limantoro yang menegaskan tugas pansus dalam membuat tatib pemilihan wawali sudah selesai karena hasilnya sudah diklarifikasi dan disetujui oleh Gubernur Jatim, tinggal bagaimana sikap Ketua DPRD dalam menjalankan SK tersebut, dengan menunjuk dari unsur-unsur fraksi yang adanya di anggota wakil rakyat ini.
“ Dari 7 anggota yang ditunjuk itu nantinya satu orang ditunjuk jadi ketua, satu orang wakil dan satu lagi sebagai seketaris,” ujarnya.
Kader Partai Demokrat ini menjelaskan dalam surat Gubernur yang sudah dikirim sudah tegas dan tinggal mengimplementasikan dalam melakukan proses pemilihan. “ Sebenar dalam surat klarifikasi sudah tegas tinggal menjalankannya,” tegasnya.
Dinilai tidak tegas dalam menjalankan surat dari Gubernur Jatim terkait tatib pemilihan wawali Ketua DPRD Surabaa Mochammad Machmud mengelak jika dirinya dinilai tidak taat maupun menjalan SK dari Gubernur tersebut. Menurut mantan wartawan ini mengatakan dirinya sudah menjalankan surat dari Gubernur dengan mengeluarkan SK ke semua unsur fraksi untuk mengirimkan perwakilannya.
“Sudah saya keluarkan SK ke semua fraksi untuk mengirim anggotanya untuk ditunjuk sebagai panitia,” kata Machmmud yang dikonfirmasi Minggu sore (25/8).
Pria yang baru beberapa bulan menjabat sebagai Ketua dewan setelah menggantikan Wisnu Wardhana karena di PAW ini menceritakan, selain memberikan SK dirinya juga sudah meminta secara lisan kesemua fraksi perwakilannya. Namun hingga detik ini kata Machmud masih tiga fraksi saya.
“Setelah saya keluarkan SK kita rapat Banmus dan yang hadir hanya tiga fraksi saja sedangkan lainnya tidak hadir sampai hari Jumat kemarin (23-08-2013) tidak hadir semua termasuk dari fraksi PDI Perjungan.” Jelasnya.
Masih menurut mantan Ketua Komisi B DPRD Surabaya ini menjelaskan dengan dirinya mengeluarkan SK ke fraksi-fraksi yang ada tentunya itu sudah langkah tegas dalam menyikapi atau menjalankan surat dari Gubernur.
“ Kalau saya paksakan langsung saya tunjuk-tunjuk setiap anggota fraksi akan menimbulkan reaksi dari ketua fraksi dinilai tidak melakukan koordinasi, karena fraksi kan sifatnya idenpende,” kata Machmud.
Machmud juga membantah dengan tegas ada politik dagang sapi atau transaksional dalam proses pemilihan wawali ini. “ Saya tegaskan tidak ada politik dagang sapi di DPRD,” ujarnya. Sebelumnya dikabarkan orang-orang sekeliling Risma berusaha menjegal Wisnu Sakti Buana melalui Machmud dan anggota komisi A Erick Reginal Tahalele.
Ia juga menegaskan tidak adanya pihak lain yang mendekati dirinya untuk menjegal langkah Wisnu Sakti Buana dalam menggantikan Bambang DH yang mundur karena maju sebagai calon Gubernur Jatim. “ Kalau saya pribadi tidak ada orang – orang mendekati saya untuk menjegal langkah WS,” tegasnya.
Perlu diketahui, belum terbentuknya Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Walikota Surabaya, untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan Bambang DH, patut dipertanyakan. Apalagi, prosesnya terus-terusan molor. Padahal, sudah ada dua calon wakil walikota yang disodorkan PDIP sebagai partai pengusung Bambang DH. Yakni, Wisnu Sakti Buana yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Surabaya dan Ketua Fraksi PDIP DPRD Surabaya Syaifudin Zuhri. Ada apa di balik molornya pemilihan Wawali di DPRD Kota Surabaya itu.
Seperti berita di sejumlah media, ada politik transaksional yang dilakukan anggota dewan untuk memuluskan proses pemilihan itu. Sampai-sampai wakil rakyat ini berdagang politik meminta imbalan Rp 20 juta setiap anggota. Benarkah kabar ini? Terlepas dari itu, Kepolisian harusnya berinisiatif menerjunkan anggotanya untuk melakukan penyelidikan.
Jika memang terbukti terjadi politik dagang sapi atau money politics di DPRD, moralitas dan etika anggota dewan dipertanyakan. Sebab, praktik itu benar-benar memalukan. Masak memilih wakil walikota saja pakai money politics. Jika ada pihak yang mengetahui langsung praktik itu, silakan melaporkan ke polisi. Sebab, tindakan politik transaksional tersebut sudah masuk ranah hukum pidana.
Terlepas benar dan tidaknya isu tersebut, kinerja DPRD Kota Surabaya dalam hal Pemilihan Wakil Wakil Walikota terkesan tarik ulur yang tak kunjung usai. Proses ini memang rawan adanya kepentingan tertentu. Terutama Wisnu Sakti dan Walikota Tri Rismaharini yang disebut-sebut sedang berseteru dan punya kepentingan masing-masing, sejak kursi wakil walikota ditinggalkan Bambang DH.
Yang jelas, jika Wisnu Sakti benar – benar terpilih sebagai Wakil Walikota, maka dapat dipastikan langkah Risma untuk maju kembali sebagai Walikota pada Pilwali mendatang akan berat. Pasalnya, Wisnu adalah kader asli PDI P. Sedangkan Risma diangkat PDIP melalui campur tangan tokoh PDIP kala itu. (b2/r4)