Ketua DPRD Mainkan Paripurna KUA PPAS

Tidak ada komentar 169 views

Suasana paripurna di DPRD Surabaya.

Surabaya, (DOC) – Rapat paripurna nota kesepakatan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) untuk RAPBD Surabaya tahun 2013 yang berlangsung Jumat (2/11/2012) di ruang paripurna, terjadi kisruh. Hujan interupsi mewarnai jalannya paripurna itu.

Anggota dewan dari Fraksi Golkar maupun Fraksi PKS dan APKINDO secara bergantian melakukan interupsi atas sidang paripurna. Pasalnya nilai perangkaan anggaran untuk proyek multiyears dan tiping fee TPA Benowo dinilai tidak transparan.

Dokumen KUA PPAS yang diparipurnakan tidak dilengkapi dengan lampiran nilai proyek multiyears. Ironinya, ada penambahan nilai proyek sebesar Rp 90 miliar yang sebelumnya dalam Banggar hanya Rp 151 miliar, saat paripurna membengkak menjadi Rp 240 miliar. Sementara persoalan lain tentang nilai tiping fee TPA Benowo juga turut dipertanyakan. Dewan mempertanyakan sejauh mana mekanisme kerjasama itu dilakukan oleh pemkot dengan rekanan.

Ketua DPRD Surabaya Wishnu Wardhana menolak semua interupsi itu. Dirinya berpendapat, mekanisme pembahasan sudah tuntas saat rapat Banggar dan Banmus, sehingga tidak perlu dibahas lagi dalam paripurna.

“Paripurna ini sudah final semestinya pembahasan soal tiping fee atau multiyears dibahas tuntas di Banggar dan Banmus kemarin dan bukan disini,” ujar Wishnu Wardhana.

Tak kalah sengit, anggota dewan balik membantah. “Masalah ini mau dibicarakan di Banmus, Banggar atau paripurna sebenarnya tidak ada persoalan. Kemarin penjelasan yang disampaikan dalam forum Banmus belum menjawab tuntas persoalan mekanisme kerjasama tersebut sehingga perlu ada penjelasan.” ujar Sudirjo anggota Komisi C dari Fraksi Apkindo.

Begitu juga Alfan Kusaeri anggota dewan dari PKS mendukung harus adanya lampiran dari nota kesepakatan yang terjadi atas proyek-proyek multiyears. Sedangkan Reni Astuti juga dari PKS menimpali interupsi atas manfaat kerjasama pemkot dengan rekanan TPA Benowo yang harus ada pembahasan tuntas terlebih dahulu.

Hal ini sesuai dengan aturan PP tentang kerjasama pemerintah daerah. “Kita belum tahu apa manfaat yang diperoleh Pemkot Surabaya dan mengapa nilai tiping fee sebesar itu (Rp 56,4 miliar, red) dalam setahun. Semestinya ini harus ada persetujuan dari dewan,” kata Reni.

Menyikapi interupsi ini, Wishnu Wardhana tetap pada keputusan untuk meminta persetujuan rapat agar paripurna bisa ditetapkan menjadi keputusan. Tak puas dan tak sepakat dengan forum itu, PKS, Golkar pun walk out. (k5/r4)