Ketua DPRD Surabaya Himbau PNS Tak Ikut Politik Praktis di Pilgub Jatim

foto Ketua DPRD kota Surabaya

Surabaya,(DOC) – Ketua DPRD kota Surabaya, Armudji menghimbau kepada seluruh pegawai negeri sipil (PNS) dilingkungan Pemkot Surabaya untuk tidak terlibat dalam politik praktis.

Himbauan ini disampaikan, menyusul munculnya fenomena politik yang sempat berpengaruh pada konstilasi pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2018.

Dalam himbuan tersebut, Armudji juga menyampaikan alasan keamanan yang harus di jaga seluruh pihak hingga kondusif dengan bersikap netral dan bijak, merespon tahapan Pilgub Jatim.

“Jangan coba-coba masuk dalam putaran politik praktis, karena sesuai UU, hal itu memang menjadi larangan bagi setiap anggota PNS, apapun pangkat dan jabatannya,” kata Armuji via ponselnya, Selasa (9/1/2018)

Ia mengaku dengan sengaja menyampaikan himbuan ini, agar PNS di lingkungan Pemkot Surabaya dan seluruh jajaran dibawahnya bisa tetap menjaga marwah sebagai abdi negara.

“Netralitasi para PNS ini sangat diperlukan, karena jika tidak, maka akan berdampak buruk terhadap regulasi dan kebijakan serta pelayanannya kepada masyarakat,” tandasnya.

Armuji mengajak masyarakat untuk turut memantau jika ada anggota PNS yang terlibat dalam politik praktis, Pilgub Jatim 2018.

“Masyarakt wajib lapor, karena sanksinya jelas mulai teguran sampai pemberhentian sebagai PNS,” tegasnya.

Netralitas aparatur sipil negara (ASN) memang telah diatur Undang-Undang(UU) Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Sanksi PNS diatur UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN yaitu PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik akan mendapat hukuman berupa peberhentian dengan tidak hormat,” pungkasnya.(adv/r7)