Ketua DPRD Surabaya Kembalikan Mobdin Paling Akhir

Surabaya,(DOC) – Setelah mendapat ancaman akan dilaporkan ke Inspektorat, anggota DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014 berbondong-bondong mengembalikan mobil dinas (mobdin) ke Sekretariat DPRD (Sekwan) Kota Surabaya.  Jika pada Jum’at (12/9/2014) lalu, dari total 50 Mobdin yang kembalikan baru sekitar 28 unit, maka Rabu (17/9/2015) hari ini, sekitar 49 mobdin sudah dikembalikan. Satu mobdin yang belum dikembalikan adalah yang digunakan oleh Ketua DPRD Kota Surabaya, Armuji.
Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Surabaya, M Afghani Wardhana bersyukur hampir semua mobdin sudah kembali. Tinggal satu yang belum kembali. Pihaknya tidak menyebut siapa yang belum mengembalikan mobdin. Tapi dia meminta menanyakan hal itu pada Armuji. Sekwan memberi batasan waktu hingga 24 September bagi yang bersangkutan untuk mengembalikan mobdin tersebut. Posisi Armuji di DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014 adalah wakil ketua. Sehingga dia mendapat jatah mobdin jenis sedan bermerek Honda Civic.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol, dan Keuangan Pimpinan DPRD pasal 18 ayat 3 disebutkan, Mobdin dikembalikan selambat-lambatnya satu bulan sejak tanggal pemberhentian. Mengacu pada aturan itu, pimpinan dan anggota dewan harus mengembalikannya paling lambat 24 September 2014. “Dari sekian mobdin yang sudah dikembalikan, tidak ada satupun yang mengalami kerusakan parah. Semuanya dalam kondisi baik dan siap dipakai kembali oleh anggota dewan yang baru,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Surabaya, Armuji saat dikonfirmasi usai pelantikan pimpinan DPRD Kota Surabaya, Rabu(17/9/2014) membantah bila dirinya belum mengembalikan Mobdin. Politikus asal PDIP itu mengklaim sudah mengembalikan Mobdin Senin (15/9/2014) lalu.

Ia menegaskan, dengan dikembalikannya Mobdin tersebut, maka semua mobdin yang sebelumnya dipakai anggota dewan yang lama, sudah berada di Sekwan. Nantinya, pada 24 September mendatang,  Mobdin yang berjumlah 51 unit, akan diserahkan anggota dewan yang baru sebagai kendaraan operasional.

Untuk jabatan ketua DPRD akan mendapat jatah dua mobdin. “Nanti teknis penyerahan mobdin ke anggota dewan yang baru seperti apa, akan kami bicarakan dulu dengan Sekwan. Karena nanti kan ada perjanjian pinjam pakai,” katanya.

Armuji menambahkan, dalam perjanjian pinjam pakai ini, pengguna mobdin harus bersedia bertanggung jawab atas segala kerusakan mobdin selama digunakan. Segala biaya operasional terkait pemakaian mobdin juga harus menjadi tanggungan pengguna.

Pihaknya juga menegaskan tidak ada pengadaan perangkat laptop yang baru mengingat saat banyak anggota dewan yang memiliki perangkat canggih guna menunjang kinerja. “Saya juga minta Sekwan untuk tidak membagi-bagikan laptop yang sudah ada. Kalau nanti ada anggota dewan yang minta laptop tinggal Sekwan mengasihkan saja,” pungkasnya.(lh/r7)