Keuangan Defisit, KBS Minta Pemkot Tidak Tagih Retribusi

Surabaya , (DOC) – Menurunnya jumlah pengunjung ditahun 2012 yang mencapai 53 persen membuat tim pengelola sementara kebun binatang Surabaya(KBS) kebingungan dalam mengelola KBS.
Pinjem meminjam dana segar terpaksa di lakukan guna menutupi biaya operasional yang setiap bulannya mencapai Rp. 1,7 Milliar.
Ketua Tim Pengelola Sementara KBS Surabaya, Tony Sumampow, dalam keterangan persnya menyatakan, kebutuhan biaya operasional per-bulan dalam mengelola KBS, yaitu sebanyak, Rp. 1,7 Milliar, terdiri dari biaya 170 pegawai pokok dan owner Rp. 680 juta, termasuk uang transportasi dan tunjangan lainnya. Kemudian biaya pakan 4000 hewan dan satwa KBS sebesar Rp. 450 juta, beban iuran organisasi sekitar Rp. 100 juta, beban administrasi listrik dan alat alat kerja Rp.150 juta, pajak hiburan dan retribusi Rp. 100 juta.
“ 1,7 miliiar itu harus kita keluarkan setiap bulan untuk operasional yang selama ini kita bisa atasi dari hasil penjualan ticket dan pendapatan lainnya, sebelum 3 bulan terakhir yang jumlah pengunjungnya menurun.” Kata Tony, Rabu (12/12/12).
Tony menambahkan, ditahun 2012 ini, rata rata pendapat KPB perbulan hanya berkisar, Rp. 1,2 milliar yang dihasilkan dari penjualan ticket masuk, rumah sakit hewan dan wahana lainnya. Hal ini dikarenakan jumlah pengunjung yang mengalami penurunan hingga 53 persen. Sehingga dengan kondisi seperti ini, mengakibatkan keuangan KBS mengalami defisit sebesar Rp. 500 juta perbulan. Menurut Tony, selama ini, managemen terpaksa meminjam uang ke perhimpunan kebun binatang se Indonesia atau organisasi lainnya, untuk menutupi biaya operasional tersebut
“rata-rata hari besar pengunjung KBS mencapai 6000 orang dan hari biasa 600 orang. Tapi di tahun ini jumlah tersebut tidak terpenuhi sama sekali, sehingga harus pinjem uang untuk tambal sulam.Lebaran tahun ini saja, tunjangan hari raya (THR) karyawan saja, kita pinjemkan ke Perhimpunan Kebun Binatang Se Indonesia.” Jelas Tony.
Selain harus menanggung kekurangan biaya operasional, KBS juga mempunyai kewajiban membayar PAD ke Pemerintah Kota Surabaya setiap tahunnya mencapai Rp. 2 milliar. Menurut Tony, di seluruh KBS yang ada se-dunia, baru pertama kali di KBS Surabaya, yang pemerintahnya malah meminta PAD, dan tidak mensubsidi biaya operasional.
Untuk itu, jika pemkot ingin mengambil alih pengelolaan KBS menjadi BUMD, diharapkan sistem ini bisa berubah.
“coba anda liat di Singapura, Australi, bahkan KBS di Indonesia sendiri seperti Ragunan, Taman Safari Pasuruan, dan Malang, mereka semua mendapat subsidi dari pemerintah. Sementara pemerintah kita malah minta PAD.” Jelas Tony.
Guna menutupi kebutuhan biaya operasional yang kini tengah mengalami defisit, Managemen KBS Surabaya meminta, agar biaya retibusi dan pajak yang di bebankan oleh pemerintah kota Surabaya, bisa di tunda dulu, hingga keuangan KBS bener benar stabil.
“PAD maupun pajak hiburan yang jumlahnya ratusan juta itu sebaiknya tidak ditagihkan dulu, sampai pengunjung KBS normal kembali. apalagi kini beban KBS juga meningkat untuk bayar gugatan eks karyawan KBS. Jujur saja, akibat pembangunan saluran jalan dan pemberitaan media soal banyaknya hewan mati di KBS, membuat jumlah pengunjung mengalami penurunan drastis.” Tambah Tony.(R7)