Kian Panas Pemilihan Wawali Surabaya

Tidak ada komentar 102 views

Surabaya,(DOC) – Kabar terbaru terkait politik transaksional atas pemilihan wakil wali kota di DPRD Surabaya, semakin memanas. Sebelumnya beredar kabar soal adanya ‘dana dukungan’ untuk memuluskan hal tersebut yang nilainya naik turun, berkisar antara Rp5 juta, Rp 10 juta sampai Rp20 juta.
Kini beredar lagi informasi, soal adanya upaya penjegalan proses itu dari kubu di luar PDI Perjuangan. Kubu itu menawarkan harga serupa, mencapai Rp20 juta. Pemberinya dari kubu lain disebutkan adalah Erick Reginal Tahalele. Ia dikabarkan sebagai orang dari pihak yang berkuasa yang tak ingin Wisnu Sakti Buana jadi Wawali Surabaya.

Saat dikonfirmasi terkait masalah itu, Erick kader Partai Golkar ini langsung naik pitam. Menurut dia, kenapa secara mendadak namanya yang disebut sebagai kubu penjegal Wisnu Sakti. Padahal itu sama sekali tak benar.
“Saya tak ingin ada politik dagang sapi yang berlaku di DPRD Surabaya. Siapa yang membelinya dengan harga mahal, itu yang diberikan. Ini sudah tidak benar,” kata Erick Reginal Tahalele menanggapi isu terkait dirinya sebagai orang pembayar dari kubu lain di luar Wisnu Sakti.

Erick menegaskan, pada dasarnya, semua orang menginginkan wakil wali kota itu jangan berhitung dengan duit, sebab Pemilukada yang dijalankan itu berdarah-darah. Warga memilihnya dengan terhormat. Namun jika menggunakan duit, sebelum jadi, sebaiknya berhenti saja. Kalopun ada yang duduk di jabatan itu, memang menggunakan duit atau menghalalkan segala cara, maka hal itu perlu dipertanyakan.
“Ini sudah menyalahi. Kabarnya, diberi Rp5 juta dikembalikan, diberi Rp10 juta dikembalikan, kok kini malah dikabarkan naik jadi Rp20 juta? Kok serendah itu DPRD melakukan politik dagang sapi. Saya dikabarkan memberi Rp20 juta, itu terlalu kecil. Kalau mau Rp100 juta atau lebih mahal lagi, itu baru bergaining. Jadi biar kabarnya lebih ramai lagi,” ujar dia.

Erick dengan tegas menyatakan jika dirinya tahu siapa saja yang bermain duit dalam kasus pemilihan wawali. Bahkan Erick menegaskan, tak takut berhadapan dengan siapapun, termasuk dengan orang-orang yang menawari dirinya dana pelicin tersebut.
“Kita semua tahu jika rakyat memilih wali kota itu dengan kesulitan untuk mencari yang terbaik. Tapi kalau sekarang DPRD hanya senilai Rp20 jutaan, mau dibawa kemana republik ini. Kalau bisa membuktikan, ayo secepatnya diungkap. Bila perlu laporkan saja ke KPK, kepolisian sampai kejaksaan. Buktikan kalau saya menawarkan Rp20 jutaan yang uangnya dikabarkan dari wali kota Surabaya. Ayo buktikan,” tegas Erick.

Erick justru menyarankan, silahkan tanyakan kepada mereka (anggota dewan) yang mau atau menerima Rp10 juta dan Rp20 juta tersebut. “Tanyakan ke mereka, saat kampanye menjadi anggota dewan, sudah habis berapa. Kok mau-maunya menjalankan politik dagang sapi? Atau kalau mau tegas-tegasan, jika memang politik dagang sapi, gak sanggup bayar ya mundur. Mau mengatur 50 orang saja tak bisa, kok mau ngatur orang jutaan. Terlalu rendah dewan seperti itu. Jangan bicara uang, tapi bicara yang terbaik,” ungkap politikus senior Partai Golkar ini.

Ia juga menyarankan, mekanisme itu belum sesuai, surat gubernur sudah turun tapi bukan berupa SK tapi itu perintah untuk merevisi terhadap surat permohonan dewan. Ada beberapa pasal yang harus diubah.Bagaimana merevisinya, pansus harus rapat, serahkan ke pimpinan lalu ke gubernur. Itu dasar untuk membentuk Panlih dari utusan fraksi-fraksi yang berjumlah tujuh orang.
“Jangan memaksakan kehendak. Mekanisme sudah dilalui atau belum? Jangan gunakan uang, DPRD apa segitu saja. Jalankan mekanisme, lalu nurani yang bicara,” tegas dia.
Sementara Masduki Toha dari Fraksi PKB menegaskan, kasus itu sudah tercium media jika yang didekati adalah hanya Demokrat. “Kalau PDI Perjuangan tak mau komunikasi dengan fraksi lain, jangan harap proses itu lancar,” ujar Masduki, singkat. (R4/R7)