Kian Tak Jelas, Dewan Tagih Kasus YKP

Tidak ada komentar 432 views

Surabaya (DOC) – Kalangan DPRD Surabaya menagih pengungkapan kasus Yayasan Kas Pembangunan (YKP). Pasalnya, upaya penarikan aset Pemkot Surabaya yang dikelola YKP  menguap begitu saja. Padahal,  hampir satu tahun  rekomendasi DPRD atau hak angket DPRD Surabaya agar Pemkot segera mengambil alih asetnya di YKP tidak kunjung ada hasil.

Kabar terbaru upaya pengambilalihan aset Pemkot di YKP nyantol di gubernuran. Alasannya, berkas upaya pengambilalihan aset kota di YKP sesuai dengan rekomendasi DPRD sudah dikirim ke Pemprop Jatim, namun sampai saat ini belum disikapi.

“Rekomendasi dewan belum disikapi Pemkot secara nyata. Bahkan, hingga sekarang bola sudah di tangan eksekutif. Namun, sayangnya belum terlihat hasilnya,”ujar mantan Panitia Khusus (Pansus) YKP DPRD Surabaya Erick Reginal Tahalele.

Menurut dia, rekomendasi dewan itu menjadi tidak ada jluntrung-nya lagi. Bahkan, kabarnya Pemkot belum melakukan langkah konkret pasca rekomendasi itu keluar dari DPRD Surabaya. Kondisi ini menunjukkan rencana pengambilan aset kota kian tidak jelas.

Selain itu, lanjut dia, kalau rekomendasi itu nyantol di gubernuran seharusnya Pemkot menanyakan ulang ke Pemprop untuk kelanjutannya. Ternyata, Pemkot justru pasif dalam upaya penyelamatasn aset kotanya. “Bulan Pebruari ini merupakan ulang tahun pertama upaya penarikan aset kota di YKP bersama DPRD Surabaya, tapi dalam setahun itu pula upaya ini masih gagal total,” jelas politisi asal partai Golkar ini.

Seharusnya, kata dia, Pemkot sudah memperoleh kemajuan dalam upaya rencana pengambilan aset yang dikuasai YKP. Hasil itu, bisa dilaporkan ke dewan sebagai hasil progres pelaksanaan di lapangan. Namun, hasilnya belum ada sama sekali alias nol besar.

Jika hal ini dibiarkan, jelas Erick, apa yang dilakukan DPRD Surabaya menjadi sia-sia. Lebih sia-sia lagi anggaran untuk pembuatan perda atau pembuatan rekomendasi berupa konsultasi dan mendatangkan tenagah ahli dari oerguruan tinggi sekitar Rp 250 juta menjadi tak berguna.

“Kami tentu malu kepada rakyat Surabaya. Anggaran sebesar Rp 250 juta itu kan uang rakyat yang masuk APBD Surabaya dan kami gunakan untuk berbagai kegiatan selama pembentukan perda YKP atau rekomendasi dewan untuk merebut aset kota di YKP,” jelas dia.

Sementara amggota Komisi A, Adies Kadir menambahkan, Pemkot harus bertindak tegas. Ia mengkritik jika sejak dulu Pemkot ingin menarik asetnya di YKP paling lambat tiga bulan setelah rekom DPRD turun. Tapi nyatanya sudah enam bulan ini aset Pemkot di YKP masih dimiliki YKP.

“Waktu itu targetnya tiga bulan, baru setelah itu dievaluasi lagi. Tapi, nggak tahu kok sudah setahun ini tidak ada aksi dan reakasi dari Pemkot sama sekali. Ini membuktikan Pemkot sendiri ragu mengambil aset kota di YKP,” katanya.

Terkait dengan ini Rizal dari Bagian Hukum Pemkot Surabaya yang menangani masalah ini mengatakan, Pemkot sudah berupaya menindaklanjuti rekomendasi DPRD Surabaya. Salah satunya, dengan meminta pertujuan gubernur untuk mengambil alih asetnya di YKP.

Permintaan persetujuan ke gubernur itu karena yang diambilalih adalah aset kota yang dikuasai yayasan bukan lembaga komersial, seperti PT atau CV. Namun, permintaan persetujuan dari gubernur hingga sekarang belum turun.

“Kami sudah meminta persetujuan gubernur plus evaluasinya mengingat yang kami ambli alih aset yayasan, ternyata permintaan kami belum turun darui gubernur. Bahkan, hingga sekarang pertujan itu belum ada sama sekali,” katanya. (r12/r3)