Komisi A Akan Panggil Lagi Pengelola Apartemen Puncak Kertajaya

foto warga penghuni apartemen Puncak Kertajaya saat hearing di Komisi A DPRD kota Surabaya

Surabaya,(DOC) – Sejumlah warga yang tergabung Paguyuban Penghuni Apartemen Puncak Kertajaya mengeluh ke Komisi A DPRD kota Surabaya, Senin(12/3/2018). Para penghuni ini mengaku tidaknyaman selama tinggal di apartemen beralamat di Jalan Kertajaya Regency.

Wakil Ketua Paguyuban Penghuni Apartemen Puncak Kertajaya, Mochamad Ridwan, mengatakan para penghuni merasa tidak nyaman dengan kebijakan manajemen. Sayangnya setiap kali mereka mengadu ke manajemen tak ada hasilnya.

“Jika kami mengadu manajemen harus perwakilan dan selalu dikawal sekuriti.  Sayangnya keluhan kami tak pernah ditanggapi,” tegas Mochamad Ridwan bersama beberapa penghuni lainnya.

Persoalan yang kerap dikeluhkan penghuni adalah perubahan dari kartu menjadi finger print ketika penghuni akan masuk ke apartemen.  Akibatnya, banyak dari mereka yang tak bisa masuk gara-gara kesulitan ketika finger print.

Uang servise charge yang dianggap mahal. Terutama untuk biaya listrik dan air. Parahnya ketika terlambat membayar air, pihak manajemen langsung memutus dan memberi denda.

Fasilitas yang dulu dijanjikan PT Puncak Kertajaya selaku pengembang, ternyata banyak yang berkurang.  Arena  fitness sudah tidak ada, kolam renang yang ada airnya, dan kantin pun ditutup.

“Jadi kami mengadu ke sini agar mendapatkan solusi. Selama ini kami berusaha dengan musyawarah dengan pengembang, tak pernah ada hasilnya,” ujarnya.

Kasi Perizinan  Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat,  Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya,  Renhat, mengatakan pihaknya akan mengecek dulu perizinan apartemen Puncak Kertajaya.  Untuk IMB-nya sudah keluar  sejak 2011.

“Apartemen harus ada beberpa persyaratan, yaitu soal izin layak huni (ILK), pertelaahan, akte pemisahan,” tegasnya yang datang dalam hearing di Komisi A.

Sedangkan Ketua Komisi A, Herlina Harsono Njoto, mengatakan  rapat ini akan dilanjutkan kembali. Direncanakan akan mengundang beberapa instansi terkait seperti PLN dan PDAM. Untuk pengembang, pihaknya akan mengundang lagi agar hadir dalam hearing pekan depan.(r7)