Komisi A Minta Pemkot Berikan Solusi Terhadap Nasib Pedagang Bongkaran

foto : hearing komisi A DPRD kota Surabaya dengan pedagang botol bekas jalan bongkaran dan Satpol PP

Surabaya,(DOC) – Komisi A DPRD kota Surabaya meminta Pemkot Surabaya untuk memberikan solusi terhadap 50 pedagang botol bekas di jalan Bongkaran yang terkena imbas pelebaran jalan umum.

Pernyataan ini disampaikan sejumlah anggota komisi A DPRD kota Surabaya saat menggelar rapat dengar pendapat(hearing) dengan Satpol PP kota Surabaya dan perwakilan eks pedagang botol bekas, Rabu(6/12/2017).

Para pedagang ini sudah tak lagi berjualan selama berbulan-bulan karena lapaknya telah ditertibkan oleh Satpol PP kota Surabaya.

“Dewan tetap mendukung program Pemkot Surabaya demi perbaikan. Namun disisi lain kita prihatin dengan sikap Pemkot yang hanya menertibkan tanpa ada solusi. Apalagi itu menyangkut mata pencaharian mereka,” ungkap Budi Leksono anggota Komisi A asal FPDIP.

Budi menyatakan, para pedagang jalan Bongkaran ini telah turun menurun berjualan botol bekas di sepanjang jalan Bongkaran sejak tahun 80-an. Keinginan mereka, lanjut Budi, tidak terlalu berlebihan yaitu memperoleh tempat legal agar bisa kembali berjualan.

“Mereka tidak muluk-muluk, hanya ingin bisa kembali berjualan dengan hanya mendisplay beberapa contoh barang dagangannya. Stoknya disimpan di tempat lain sehingga dilokasi jualan tidak ada tumpukan barang yang mengganggu aktivitas jalan raya,” paparnya.

Seperti pemberitaan sebelumnya, lapak para pedagang jalan Bongkaran telah ditertibkan oleh Satpol PP pada bulan lalu dengan alasan pengembalian fungsi saluran dan jalan raya. Para pedagang yang sempat menggelar aksi unjuk rasa beberapa minggu lalu, pernah mendatangi gedung dewan untuk mengadukan nasibnya.

Saat itu surat permohonan pengaduan disampaikan ke Komisi A DPRD kota Surabaya dan baru kali ini direspon.(rob/r7)