Komisi A Minta SDM Kelurahan Disiapkan Untuk SKPD

Tidak ada komentar 182 views

Surabaya, (DOC) – Pemkot Surabaya memiliki terobosan baru. Pada 2015, kelurahan akan dijadikan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Untuk itu, pemkot gencar melatih seluruh sumber daya yang ada di kelurahan. Sebab, jika dijadikan SKPD, maka kelurahan bisa melakukan penganggaran sendiri.
Terkait rencana tersebut, DPRD Surabaya memberikan perhatian serius. Harapannya, sebelum rencana tersebut direalisasikan, pemkot harus memperhatian beberapa aspek. Diantaranya masalah pemerataan Sumber Daya Manusia (SDM) di masing-masing kelurahan.
“Yang pertama harus diperhatikan adalah menganalisa kebutuhan SDM di kelurahan,” ujar Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya Alfan Khusaeri.
Rencana kelurahan jadi SKPD itu bukan hal gampang dan main-main. Semuanya harus dikaji dengan matang dan dipersiapkan secara benar. Apalagi waktu untuk menyiapkan itu tidak banyak, sangat singkat walau untuk 2015. Dalam hal ini, Badan Kepegawaian dan Diklat Surabaya harus bekerja keras.
Selain masalah sumber daya manusia, menurutnya, masaah teknis berupa bangunan kantor serta kelengkapan penunjang lainya juga harus mulai dipikirkan. Harapanya, kelurahan yang sudah menjadi SKPD nantinya menjadi kantor yang aman dan nyaman bagi masyarakat sekitar. Tidak lagi menggunakan kantor yang nunut tanah warga atau instansi tertentu.
Senada, angota Komisi A Mochammad Anwar meminta agar Badan Kepegawaian dan Diklat memperhatikan secara seksama masalah promosi jabatan yang ada di kelurahan. Terutama soal pangkat jabatan yang belum memenuhi bagi pegawai kelurahan. “Niatnya, sudah bagus. Tapi jangan asal jadi SKPD. makanya orang-orang yang nanti ditempatkan juga harus benar benar yang memenuhi kualifikasi,” kata Anwar.
Badan Kepegawaian dan Diklat Surabaya juga mampu menumbuhkan rasa bangga bagi pegawai kelurahan. Sebab selama ini ada paradigma, pegawai yang dipekerjakan di kelurahan adalah orang-orang buangan.
Sementara, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Surabaya Yayuk Eko Agustin menyatakan, pihaknya hanya berwenang menyiapkan SDM terkait rencana pembentukan kelurahan menjadi SKPD. Selebihnya, masalah tersebut menjadi tugas pokok dan fungsi dari Bagian Pemerintahan. (r4)