Komisi A Sesalkan Tindakan Diskriminasi Pengurusan Izin

Surabaya,(DOC) – Kebijakan Pemkot Surabaya yang lebih berpihak kepada pengusaha bermodal besar, sangat disesalkan oleh kalangan anggota DPRD Surabaya. Kesan pilih-pilih yang diperlihatkan Pemkot dalam pemberian izin usaha, harus segera dirubah.

Eric Tahalele Anggota Komisi A DPRD Surabaya mengatakan, kinerja para PNS di lingkungan Pemkot Surabaya, tentunya bertolak belakang dengan amanah Peraturan Daerah (Perda) nomor 12 tahun 2012. Menurut Ia, Isi Perda tersebut telah mengesampingkan diskriminasi terhadap para pemohon izin usaha.

” Saya heran meskipun sudah ada aturan tegas namun masih ada masyarakat yang mengeluhkan terkait mengurus ijin IMB dan HO masih dipersuit,” kata Eric Tahalele. Jumat (22/11/2013).

Erick menambahkan, tidak sedikit para pelaku usaha restorant yang mengeluh terhadap sulitnya proses pengurusan izin usaha, izin mendrikan bangunan(IMB) dan izin lingkungan(HO).

” Banyak warga yang mengaduh ke kita, mereka mau mendirikan usaha dengan membuka rumah makan namun mereka tidak bisa mengurus ijin dengan cepat, bahkan dipersulit admintrasi yang rumit. Jika admintrasi sudah lengkap, pasti ada saja yang kurang. Ini ada apa,”katanya

Dari pantauanya, bangunan hotel, Rumah toko(Ruko) dan Apartemen, baik yang sudah beroperasi hingga yang baru dalam proses pembangunan kian marak bermunculan di penjuru kota Surabaya. Erick kembali bertanya, apakah para pengusaha property tersebut, sudah mengantongi izin.
“Yang saya tanyakan bagaimana ijinnya mereka, apakah sudah mengurus atau masih proses, atau bahkan belum sama sekali. Hal ini jelas bertolak belakang dengan banyaknya keluhan warga yang sulit mendapatkan izin,” ungkapnya.

Politisi asal Golkar ini mengindikasikan adanya permainan yang dilakukan oleh oknum Pemkot dengan sejumlah pengusaha Property.
Ia menjelaskan, bukti nyata ini bisa dilihat dari proses pembangunan Hotel 88 yang ditutup karena melanggar kini beroperasi kembali. Belum lagi kasus perizinan properti yang lain dan kebanyakan yang terlibat adalah para pelakyu usaha bermodal lumayan.

“Selain Hotel 88, sekarang muncul lagi masalah perizinan di Apartemen Puncak Permai Raya Darmo Indah Surabaya. Pembangunan apartemen yang dimulai tahun 2008, kok ijinnya baru diterbitkan tahun 2009. Ini sangat aneh,”cetusnya.

Walikota Surabaya, tambah Erick, harus bisa bertindak tegas terkait indikasi permainan perizinan ini. Satpol PP sebagai penegak Perda diminta juga tidak diskriminasi. “Saya minta Satpol PP tidak diskriminasi,” pungkasnya.(r7)