Komisi A Soroti Anggaran Rp 3 Miliar untuk Rekrutmen CPNS

Ketua Komisi A DPRD kota Surabaya Herlina Harsono Njoto

Surabaya,(DOC) – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkot Surabaya diminta segera memastikan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2017. Pasalnya, ada anggaran sebesar Rp 3 miliar yang terdapat di BKD dan diperuntukan seleksi CPNS. Sementara hingga menjelang akhir tahun, tidak ada tanda-tanda Pemkot Surabaya akan menggelar seleksi tersebut.

Ketua Komisi A (Bidang Pemerintahan dan Perijinan) DPRD Surabaya, Herlina Harsono Nyoto mengatakan, seleksi CPNS sudah dianggarkan dengan alokasi anggaran cukup besar. Namun hingga sekarang, tidak ada tanda-tanda adanya seleksi perekrutan CPNS untuk Kota Surabaya.

“Tahun ini ada alokasi anggaran sebesar Rp 3 miliar di BKD untuk seleksi CPNS. Namun sampai saat ini belum ada laporan dan indikasi bahwa pemkot bakal mengadakan seleksi CPNS untuk mengisi slot pegawai yang kosong,” kata Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Herlina Harsono Nyoto, Selasa(17/9/2017).

Politisi Partai Demokrat ini menyebutkan, selama sebulan belakangan sudah ramai ada pengumunan penerimaan PNS di sejumlah kementerian dan juga pemerintah daerah. Namun belum ada kepastian bahwa Surabaya mendapat jatah kuota untuk formasi CPNS di lingkungan pemkot.

Oleh karena sekarang sedang ada pembahasan perubahan anggaran keuangan APBD 2017, pihaknya mendorong BKD segera berkonsultasi ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi terkait kepastian Surabaya akan mendapatkan jatah formasi CPNS atau tidak.

Meski demikian, dengan waktu yang mepet hanya tinggal tiga bulan ke depan hingga akhir tahun, ujar Herlina, kemungkinannya kecil jika akan menggelar seleksi penerimaan CPNS. Kalaupun mungkin, pelaksanaannya untuk formasi di tahun depan.

“Kalau memang tidak mungkin atau tidak ada jatah formasi, maka Komisi A mengusulkan anggatan itu didrop. Anggaran itu lebih baik dialihkan untuk kegiatan lain,” ujarnya.

Misalnya untuk pengembangan perencanaan pemkot yang akan membuat assessment center, atau untuk pelatihan pegawai ataupun peningkatan kualitas SDM pegawai pemkot.

Terkait belum adanya titik terang soal rekrutmen CPNS, Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya Adi Sutarwijono menilai Pemkot Surabaya lebih menyukai tenaga kerja outsorcing (alih daya) dibandingkan rekrutmen CPNS.

Hal ini dibuktinya dengan adanya alokasi anggaran untuk tenaga alih daya yang merata hampir di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkot Surabaya.

“Giliran ada rekrutmen CPNS, kenapa tidak dimanfaatkan untuk merekrut tenaga-tenaga baru, yang terdidik, profesional dan permanen. Padahal setiap tahun selalu ditetapkan anggaran untuk CPNS,” kata Awi, sapaan akrabnya.

Dia mengatakan komisi A setiap tahun mendapatkan update laporan soal PNS yang memasuki masa pensiun dengan jumlah ribuan terutama tenaga guru. “Jumlah persisnya saya lupa. Mestinya data itu terus update,” ujar dia.

Akhir 2016 saat pembahasan APBD 2017, ungkap Awi, BKD melaporkan ke Komisi A tentang ribuan pejabat dan staf PNS yang sudah masuk pensiun, terutama tenaga guru.

Sebelumnya Pemkot Surabaya tidak berani buka CPNS, meski diperlukan. Hal itu dikarenakan ada moratorium dari pemerintah pusat. “Sekarang, keran itu dibuka lagi, kenapa tidak dimanfaatkan?” katanya.

Mestinya, lanjut dia, keberlanjutan kepegawaian itu menjadi pertimbangan untuk membuka kembali formasi CPNS di Pemkot Surabaya, agar regenerasi tetap berjalan. Dia meyakini jika hasil penjaringan CPNS di era sekarang, kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin baru di Pemkot Surabaya. (adv)