Temukan Bukti Dugaan Pelanggaran, Hasil Sidak Puncak Permai

Surabaya,(DOC) – Sejumlah bukti dugaan pelanggaran memang ditemukan oleh Komisi A DPRD Surabaya saat melakukan sidak ke Apartement Puncak Permai Surabaya.
Armudji Ketua Komisi A DPRD Surabaya selaku Pimpinan sidak menyatakan, bahwa pihak managemen memang lebih mementingkan profit dan kepentingan bisnis saja. sedang untuk fasilitas keselamatan para penghuni apartemen terkesan diabaikan.
“Kalian bisa lihat, pintu darurat juga dikunci, jika ada kejadian bahaya sewaktu-waktu bisa berbahaya,”jelas Armudji, saat sidak ke lokasi, Kamis(21/11/2013).
Anggota Fraksi PDIP ini juga mengkritik soal ruang terbuka hijau yang disediakan oleh pihak pengelola, tanpa menganut pada peraturan daerah(Perda). “Ruang terbuka hijau seharusnya 40 persen juga tidak sesuai dan falitas kelom renang yang dikeluhkan pengguna, memang kelihatannya tidak pernah dirawat. Saluran juga baru diperbaiki seminggu ini setelah diprotes penghuninya,” ungkapnya.
Bukan hanya pengembang Apartement yang kena semprot oleh Sekertaris DPC PDIP Surabaya ini. Namun juga Pemkot Surabaya yang membiarkan pembangun dilakukan tanpa ijin. Bahkan terkesan kesan kebijakannya memperbolehkan, bangunan didirikan dengan izin yang keluar setahun kemudian. “Lah bagaimana lagi, wong pemkot juga kelihatannya ikut bermain karena membiarkan pembangunan tanpa ijin, “tegas Armudji..
Ia berpesan kepada DCKTR kota Surabaya yang juga turut sidak kelokasi untuk tidak tebang pilih dalam menertibkan bangunan tak ber-ijin. Armudji mencontohkan, bahwa baru saja komisi A menghentikan pembanguan sebuah hotel yang memang tidak memiliki IMB. “Memang betul mereka bisa menunjukan IMB dan HO, tapi kan keluar setahun kemudian setelah dibangun, dan pihak pengelola juga tidak bisa menunjukkan desain gambar yang telah di stampel oleh Pemkot, hanya menunjukan gambar dari konsultan saja,” ujar Armudji.

Dalam waktu dekat ini, komisi A DPRD Surabaya akan memanggil kembali pihak management apartemen Puncak Permai sambil membawa alat bukti untuk menunjukkan kebenarannya, tidak melanggar perda. ” Pasti akan lanjut dengan hearing berikutnya. Jika terbukti bersalah, maka pihak pengelola akan kita tindak tegas,”cetus mantan Ketua DPRD Surabaya ini,(zab/r7)