Komisi B Soroti Revisi Perda Yang Tak Konsisten

Tidak ada komentar 166 views

Surabaya, (DOC) – Saat ini, Pemkot Surabaya mengajukan revisi Perda Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Namun bagi kalangan DPRD Surabaya, hal itu justru bentuk ketidakkonsistenannya Pemkot Surabaya. Ini disampaikan Ketua Komisi Komisi B Mochammad Machmud. Machmud yang bakal menggantikan Ketua DPRD Surabaya Wishnu Wardhana ini, mengatakan demikian lantaran Perda IMB itu sendiri baru disahkan akhir tahun 2012. Belum sempat dijalankan, sudah direvisi lagi. Bagi Machmud hal itu jelas pemborosan anggaran.

“Akhir 2012 disahkan, sekarang sudah direvisi lagi. Ini bukti tidak konsistennya Pemkot Surabaya,” ujar Machmud.
Mahmud mengungkapkan, revisi Perda IMB dilakukan karena ada instruksi dari Kementerian Keuangan untuk meninjau kembali. Kemenkeu menilai Perda IMB Pemkot Surabaya melanggar peraturan perundangan.
“Retribusi IMB yang disetujui oleh DPRD Kota Surabaya dinilai bertentangan dengan Undang-Undang 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Raerah,” ungkapnya.
Dalam perda tersebut semestinya tidak mencantumkan interval tarif IMB. Interval tarif dimungkinkan terjadi praktek KKN. “Tidak boleh ada interval tarif. Harus jelas berapa pastinya tarif, karena ada potensi main-main tarif pada klausul itu,” beber Machmud.
Sementara mengenai denda yang dikenakan bagi warga yang belum mengurus IMB dinaikkan dari 50 persen menjadi 70 persen pada revisi Perda tersebut. Bagi Machmud, hal itu tak masalah. Karena semakin tinggi denda, tingkat kepatuhan untuk membayar IMB akan lebih baik. Namun demikian, pengenaan denda diharapkan bukan tujuan utama revisi itu.
“Denda bukan prioritas semestinya, karena pelanggaran tidak terjadi jika pengawasan ketat,” kata mantan wartawan ini.
Saat ini ia menilai, kesadaran masyarakat dalam mengajukan IMB relatif rendah, tidak lebih dari 50 persen. Sebagian besar, mereka yang belum memenuhi kewajibannya mengajukan IMB adalah warga yang berdiam di kawasan perumahan. Dalam Perda IMB hasil revisi nantinya terdapat kepastian dalam pengurusannya, mulai dari waktu dan tarif.
Meski Pemkot Surabaya saat ini telah mengoperasikan system single window atau perizinan terintergrasi dalam proses perizinan, namun Machmud mengharapkan harus dibarengi dengan perubahan pola pikir tenaga operasionalnya. “Single window kan hanya bajunya, tapi kalau orang tetap, sama saja,” tegas dia. (r4/adv)