Komisi C Desak Pemkot Bangun Terminal Baru

Tidak ada komentar 277 views

Surabaya (DOC) – Permasalahan bagi hasil Terminal Purabaya (Bungurasih) antara Pemerintah Kota dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mendapat perhatian serius dari anggota DPRD Surabaya. Tidak mau permasalah tersebut terus berlanjut, para anggota legislatif mengusulkan agar pemkot membuat Terminal Purabaya baru.

“Kalau memang disepakati, terminal baru nanti bisa dibangun Pemkot di kawasan Bungurasih juga, tapi tanah itu masih masuk wilayah kota Surabaya. Yakni, lahan kosong di dekat kampus Universitas Adhi Buana di sebalah barat City off Tomorrow,” ujar Anggota Komisi C (pembangunan) DPRD Surabaya, Agus Sudarsono, Senin (6/5).

Selain masalah bagi hasil yang kerap mengalami kendala, menurut Agus Sudarsono alasan lain pihaknya mewacanakan membuat terminal baru lantaran upaya pemaksimalan terminal Tambak Oso Wilangun (TOW) tak kunjung tuntas.

“Dengan pembangunan terminal baru, Pemkot tidak perlu geger terus soal bagi hasil dengan Pemkab Sidoarjo dan geger soal pemaksimalan TOW,” cetusnya.

Agus mengingatkan, geger soal bagi hasil terminal purabaya sudah berlansgung cukup lama. yaitu hampir 10 tahun lebih. padahal, terminal purabaya yang notabene terminal terbesar se Asia Tenggara itu, merupakan aset pemkot Surabaya. sedangakPembak Sidoarjo tidak memiliki andil apapun.

“Kami dukung Pemkot Surabaya mempertahankan komposisi bagi hasil yang selama ini disepakati, tidak perlu ada perubahan. Tapi, kalau kondisinya begini terus, tidak ada salahnya Pemkot membangun terminal Purabaya baru di sekitar terminal Purabaya yang sekarang sudah ada,” kata politisi asal Golkar tersebut.

Menurut Agus, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya yang dialokasikan untuk pembangunan Terminal Purabaya nilainya sudah cukup besar. Artinya, Terminal Purabaya itu dibangun oleh masyarakat Kota Surabaya. Terlebih lagi, lahan Terminal Purabaya semuanya milik Pemkot Surabaya meski wilayahnya masuk Kabupaten Sidoarjo.

“Sebetulnya, Pemkot Surabaya itu tidak perlu berbagi hasil dengan Sidoarjo karena Kabupaten itu tidak mengeluarkan investasi apa pun di Terminal Purabaya. Pemkot cukup bayar PBB tanah saja kami kira sudah aman,” ungkap Agus.

Dengan fakta itu, dirinya menghimbau agar pemkab Sidoarjo tidak memaksa keinginannya untuk menguasai sepenuhnya Terminal Purabaya. Mengingat investasi yang telah ditanamkan pemerintah kota hingga kini diperkirakan sudah di atas Rp 1 triliun.

Senada dengan Agus Sudarsono, Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Sachiroel Alim Anwar juga mendukung wacana pembangunan Terminal Purabaya Baru. Menurutnya, kendati upaya maksimalisasi Terminal Tambak Osowilangaun belum tergarap dengan baik, tidak ada salahnya pemkot membuat terminal baru.

“Jika nanti jadi, ya TOW tetap untuk melayani rute bus pantura. Sedangkan Terminal Purabaya baru, khusus buat rute selatan,” tandas Alim, panggilan Sachiroel Alim Anwar.

Plt Sekota Surabaya, Erna Purnawati, mengatakan, Pemkot telah menerima surat permintaan bagi hasil Terminal Purabaya dari Pemkab Sidoarjo. Akan tetapi, Pemkot Surabaya tidak akan memberikan jawaban atas surat tersebut, namun siap memberi penjelasan.

“Permintaan bagi hasil yang diminta Pemkab Sidoarjo terlalu berlebihan, seharusnya tidak demikian,” ujar Erna Purnawati.

Erna menjelaskan, selama ini Pemkot Surabaya telah memberikan bagi hasil ke Pemkab Sidoarjo sebesar 30 persen. Dengan demikian jika Sidoarjo minta perubahan permintaan bagi hasil dari pendapatan kotor sebesar 20 persen dirasa tidak ada kecocokan.

“Pemkot Surabaya tetap merasa keberatan dengan permintaan Pemkab Sidoarjo terkait bagi hasil Terminal Purabaya Bungurasih, Sidorajo. Sebab, permintaan bagi hasil 20 persen dari pendapatan bruto terlalu berlebihan,” terang perempuan yang juga menjabat kepala dinas PU Bina Marga ini.(r3/r4/r7)