Komisi C Minta Pemkot Cabut Izin PT KLP, Kajian Dampak Lingkungan Tak Benar

foto : suasana hearing warga Tambak Osowilangun dengan PT KLP di komisi C DPRD kota Surabaya

Surabaya,(DOC) – Sejumlah warga diwilayah RW-01 sampai 03, kelurahan Tambak Osowilangun, kecamatan Benowo mengadukan nasib ke komisi C DPRD kota Surabaya, karena kenyamanannya terganggu oleh.aktivitas PT Kirana Panorama Logistic(KPL) yang beralamat di kawasan pergudangan Tambak Osowilangun(depan PIOS).

Hampir setiap hari, warga terganggu dengan suara bising alat-alat berat PT. KPL yang beroperasi hingga hampir 24 jam. Selain itu, warga juga khawatir terhadap kontruksi bangunan rumahnya yang berpotensi rusak akibat getaran-getaran alat berat PT KPL.

“Referensi untuk UKL/UPL yang dikeluarkan BLH Pemkot sangat tidak berdasar, karena tidak didahului dengan kajian dan keterlibatan masyarakat sekitar,” ungkap Saikhu Ketua LPMK Tambak Osowilangun, dalam hearing di komisi C DPRD kota Surabaya yang melibatkan perwakilan PT KPL dan instansi terkait, Senin(12/2/2018).

PT KPL ini bergerak dibidang usaha pergudangan penyimpanan peti kemas. Sehingga dampak dari kegiatan itu, seringkali membuat naiknya air tanah di permukaan, terlebih saat musim hujan.

Ketua komisi C DPRD kota Surabaya, Syaifudin Zuhri menganggap Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemkot Surabaya harus bertanggung jawab. Proses perizinan UKL/UPL harus direvisi ulang karena tak melalui tahapan yang benar.

“Terungkap bahwa ternyata proses perijinan UKL/UPL – nya tidak melalui tahapan yang benar, karena tidak disertai kajian teknis sebagaimana mestinya,” tandas Syaifudin, kepada Prastowo perwakilan dari BLH, dalam rapat dengar pendapat tersebut.

Selama proses revisi UKL/UPL berlangsung, lanjut Syaifudin, Dinas Cipta Karya Pemkot Surabaya diminta menghentikan aktivitas PT KLP dengan mencabut perizinannya.

“Saya harap BLH Selasa(13/2/2018) besok sudah melakukan kajian ulang. Perizinan nya seperti IMB dicabut dulu karena dasar kajian lingkungannya lemah,” tegas politisi PDIP Surabaya ini yang mendapat protes dari perwakilan managemen PT KLP.

Dalam kesempatan itu, Ipuk penggilan akrab Syaifudin tak menghiraukan protes dari PT KLP, karena memicu kemarahan warga lebih besar lagi. Rencananya, sejumlah anggota Komisi C DPRD kota Surabaya, bersama Dinas Cipta Karya dan BLH akan melakukan peninjauan lokasi pergudangan peti kemas milik PT KLP.(rob/r7)