Komisi C Minta Pemkot Tegas soal Pemanfaatan Jalan Milik Pengembang

M. Mahmud Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya

Surabaya,(DOC) – Banyaknya pengembang yang belum mau menyerahkan jalan sebagai fasum perumahan mereka kepada Pemerintah Kota Surabaya disikapi serius Komisi C (Bidang Pembangunan) DPRD Surabaya. Komisi C menilai, banyak pengembang enggan menyerahkan ke Pemkot Surabaya lantaran bakal dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Mochammad Machmud mengatakan, Pemkot harus bersikap tegas terhadap kondisi tersebut. Terlebih, saat ini sedang digarap proyek pembangunan Jalur Lingkar Luar Barat (JLLB) dan Jalur Lingkar Luar Dalam (JLLD) di kawasan Surabaya Barat yang langsung melintasi area perumahan milik pengembang.

”Kalau dibiarkan nantinya proyek JLLB dan JLLD hanya akan menguntungkan para pengembang di kawasan tersebut,” katanya, Senin(16/10/2017).

Menurut dia, dengan anggaran pembebasan tanah hingga pembangunan jalan sebagian besar menggunakan dana APBD, sebut Machmud, semestinya proyek itu bisa dirasakan  masyarakat Surabaya. Namun, ungkap dia, jalan yang ada di kawasan tersebut, dijadikan akses perumahan pengembang.

Machmud menyebutkan, beberapa ruas jalan di Surabaya Barat yang pembangunannya lebih banyak menguntungkan pihak pengembang dan para penghuninya. Dia mencontohkan pembangunan jalan di kawasan Citraland, Pakuwon dan Intiland.

“Ada jalan yang kalau malam ditutup. Kalau dibiayai pemkot gak boleh seperti itu. Kalau sudah jadi jalan umum harus dibuka 24 jam,” kata Mahmud.

Politisi Partai Demokrat (PD) ini berharap, masyaraat bisa memanfaatkan akses jalan yang dibangun pemerintah kota. Meski, sebagian lahan pembangunannya diteruskan pihak pengembang, seperti di Bukit Palma dan Jalan Raya Made.

“Ada yang dibangun APBD, dan ada yang dibangun Citraland. Jadi sambung menyambung,” urainya.

Untuk pembangunan akses di perumahan elit, tambah dia, selama ini hanya dimanfaatkan kalangan menengah ke atas. Sementara masyarakat tidak diperkenankan melalui jalur tersebut.

“Jangankan lewat, berhenti saja warga dimarahi sama security,” ujar pria yang juga Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Surabaya ini.

Oleh karena itu, dia meminta ketegasan pemerintah kota supaya jalan yang sudah dibangun bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat. Karena selama ini para pengembang enggan menyerahkannya, karena khawatir jika rusak tak diperbaiki oleh pemerintah kota.

“Katanya bisa mengganggu kenyamanan dan penghuni perumahan. Sementara kalau dikelola mereka (pengembang) sendiri bisa langsung diperbaiki, ditanami pohon dan dibangun taman dan sebagainya,” terangnya.

Di perumahan Citraland, lanjut Machmud, masih banyak fasilitas umum terutama yang berupa jalan belum diserahkan ke pemerintah kota. Alasannya, pembangunannya belum selesai.

“Padahal secepatnya harus diserahkan, agar warga tak dirugikan,” harap dia.

Machmud menyebutkan, untuk pembangunan JLLB yang melalui beberapa area, meliputi Osowilangun, Ciputra, Menganti, Gresik Kota Baru, membutuhkan dana yang cukup besar sekitar Rp 300 miliar. Sedangkan, Jalur Lingkar Luar Dalam, dibangun dari Pakuwon Trade Center (PTC) menuju Wiyung. (adv)