Komisi C Soroti Lemahnya Serapan Lelang Pemkot

Tidak ada komentar 157 views

Surabaya, (DOC) – Komisi C DPRD Surabaya khawatir pelaksanaan kegiatan pembangunan di Surabaya kembali molor seperti 2012. Hal ini dikarenakan proses lelang yang minim. Disampaikan Ketua Komisi C bidang Pembangunan DPRD Surabaya Sachiroel Alim Anwar, berdasarkan laporan yang tercantum dalam e-Controlling Pemkot Surabaya pada triwulan pertama ini, sekitar 30 persen proses lelangnya sudah selesai. Seharusnya, bisa terserap lebih banyak lagi.

“Dari nilai Rp1,195 triliun yang dilelang untuk 890 jenis proyek, hanya terserap Rp346 miliar,” ujar Alim.
Nilai Rp346 miliar itu termasuk proyek yang ada di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Surabaya. Di dinas itu, jumlah proyek mencapai 252 proyek dengan nilai sebesar Rp365 miliar. Namun dari jumlah itu pada triwulan pertama ini, sudah 36 jenis proyek yang lelangnya telah diselesainya dan nilainya mencapai Rp55 miliar.
Hal ini belum diketahui untuk beberapa SKPD lain. Karena itu, Alim menegaskan, dengan minimnya proses lelang tersebut justru menunjukan ketidakmampuan tenaga lelang di lingkungan Pemkot Surabaya. Sayangnya, hal ini sudah terjadi sejak bertahun-tahun dan tak ada upaya untuk perubahan tersebut.
“Sejak dulu, DPRD Surabaya sudah meragukan tenaga lelang di Surabaya. Dari tahun ke tahun tak ada perbaikan, tapi justru terbukti tidak mampu mengakomodir permintaan lelang di seluruh SKPD yang ada,” tandas Alim.
Atas kondisi ini, wali kota Surabaya tak bisa membiarkannya. Wali kota harus turun tangan dengan cara melakukan evaluasi kinerja stafnya, khususnya yang ada di Bagian Bina Program. Pemkot jangan sampai terlena dan harus segera berbenah karena kalau dibiarkan tentu akan berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan pembangunan di Surabaya.
Kalau lelang yang ada atau yang tersisa melakukan penandatanganan kontrak kerja pada Mei-Juni, tentu pekerjaannya tak bisa tepat waktu. Berdasar pengalaman yang lalu, molornya pelaksanaan disebabkan karena masalah dalam suplai barang. Panitia lelang tentu harus bisa melakukan antisipasi tersebut,” tambah Alim.
Yang jelas, pemkot harus sadar, jika proses lelang belum juga selesai pada April, maka itu sudah masuk dalam kategori merah (warning). “April dilelang, Mei-Juni dilakukan penandatanganan kontrak, maka Juli sudah riskan pelaksanaannnya, karena masa berakhirnya Desember,” beber politikus Demokrat ini.
Kalau semuanya seperti ini, maka bisa terulang lalu pelaksanaan lelang di 2012 banyak yang tak terselesaikan tepat waktu. (r4/adv)