Komisi D Ingatkan Para Pengusaha Bayar THR Karyawan H-7

Surabaya,(DOC) – Meski perekonomian tengah lesu, namun kewajiban para pengusaha untuk memberikan tunjangan hari raya (THR) bagi karyawannya tetap harus dipenuhi. Hal ini seperti yang diatur di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) nomer 16 tahun 2016 yang mewajibkan bagi perusahaan untuk membayar THR selambat-lambatnya 7 hari sebelum lebaran.

“Aturannya jelas, jika tak dipenuhi, maka para pengusaha akan mendapat sanksi administrasi dan denda dari pemerintah,” ungkap Djunaedi Wakil Ketua Komisi D DPRD kota Surabaya, Senin(12/6/2017).

Untuk mengingatkan para pengusaha akan kewajibannya tersebut, pihak komisi D kini tengah merekomendasi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) untuk menyebarkan surat edaran ke seluruh perusahaan diwilayah Surabaya.

“Segera buat surat edaran yang tujuannya mengingatkan kepada seluruh perusahaan yang ada di wilayah Kota Surabaya untuk melaksanakan kewajibannya terkait THR,” tambah Junaedi.

Pihak komisi D, lanjut Djunaedi, juga akan meminta data perusahaan di wilayah kota Surabaya untuk mendata sekaligus membantu memberikan peringatan atas kewajiban nya membayar THR kepada karyawannya.

“Dengan data tersebut, kita bisa ikut memantau perusahaan-perusahaan yang belum memberikan THR. Karena selama ini banyak keluhan yang diterima dewan hingga komisi D membuat posko pengaduan soal THR,” katanya.

Ia menambahkan, apabila komisi D memiliki data jumlah perusahaan di wilayah Surabaya, maka pihaknya bisa merekomendasikan pencabutan izin usaha, jika mereka tak memenuhi kewajibannya.

“Ini bentuk sangsi. Jangan hanya administrasi dan denda, tapi bisa peninjauan ulang perizinannya, bahkan bila perlu pencabutan izin usaha,” pungkasnya.(r7)