Komnas HAM Dukung Putusan MA

Tidak ada komentar 185 views

Soal Hukuman Mati Gembong Narkoba

Kantor Komnas HAM

Jakarta (DOC) – Komnas HAM mendukung  putusan Mahkamah Agung yang menganulir vonis hukuman mati terhadap gembong narkoba seperti Hengky Gunawan dan Deni Setia Maharwan alias Rapi Mohammed Majid.

Komisioner Komnas HAM, Saharudin Daming mengatakan, pihaknya mendukung langkah berani dari MA yang menjadikan  prinsip HAM sebagai rujukan putusan hakim.

“kami memberikan apresiasi putusan MA karena peradilan berani menjadikan isu HAM menjadi dasar pertimbangannya. Itu langkah agresif karena selama ini peradilan jarang merujuk  prinsip HAM  sebagai rujukan,” tegasnya, Jum’at (12/10).

Belum lama ini, selain Henky,  MA   membatalkan vonis mati kepada gembong narkoba sindikat internasional, Deni Setia Maharwan alias Rapi Mohammed Majid. Oleh pengadilan, Deni terbukti hendak menyelundupkan 3 Kg kokain dan 3,5 Kg heroin dalam kopernya.

Kasus Deni sendiri terungkap awal 2000, ketika yang bersangkutan hendak menyelundupkan narkoba ke London dengan pesawat Cathay Pacific melalui Bandara Soekarno-Hatta. Bersama Deni, turut pula dibekuk dua anggota sindikat lainnya, Meirika Franola dan Rani Andriani.

Pada 22 Agustus 2000, Pengadilan Negeri (PN) Tangerang menghukum Deni dengan hukuman mati. Putusan ini dikuatkan hingga putusan kasasi MA yang dijatuhkan pada 18 April 2001. Lantas, Deni mengajukan PK ke MA dan dikabulkan. Kontan saja keputusan tersebut diprotes masyarakat.

Sebagian masyarakat menilai keputusan MA bertentangan dengan semangat memerangi narkoba.  Merespon  pro dan kontra dimasyarakat, Ia menilai suatu hal yang lumrah. Pada dasarnya, hakim harus memberikan putusan yang mengakomodir kepentingan semua pihak, dengan mengedepankan prinsip HAM. Sebagaimana yang diatur dalam deklarasi universal HAM artikel 29 ayat 2 tentang pemenuhan hak sipil.

“Keinginan masyarakat harus ditangkap pengadilan namun prinsip HAM tidak boleh diabaikan”. Secara kelembagaan, Komnas HAM belum memberikan sikap resmi terkait keputusan hakim MA. “Kami belum ada sikap resmi yang diputus  MA kecuali perspektif individual yang tengah  menjalani proses perpanjangan masa jabatan,” pungkasnya.(K-4/r3)