Konsultan Pengawas Tak Profesional, Proyek Amburadul

Sachiroel Alim Anwar

Surabaya, (DOC) – Sejumlah proyek pembangunan di Surabaya yang dikerjakan beberapa kontraktor, molor dari  schedule. Dari hasil inspeksi mendadak Komisi C DPRD Surabaya ke beberapa lokasi proyek, ternyata pengerjaannya tak memenuhi target antara. Seperti proyek pembangunan Puskesmas di Mojo, drainase di sekitar Masjid Al Akbar, SDN Sawunggaling, serta pembangunan pasar di Gunung Anyar.

Ketua Komisi C DPRD Surabaya Sachirul Alim, Jumat (2/11/2012)  mengungkapkan, dari hasil evaluasi, rata-rata  keterlambatan mencapai 15 hingga 40 persen. Penyebabnya, karena lemah dalam manajemen pelaksanaan.

“Kondisi di lapangan ternyata sebagian besar kurang bisa me-manage pekerjaan,” ucapnya.

Keterlambatan penyelesaian diperkirakan  karena sebagian besar para pemenang tender mengerjakan proyek lebih dari satu. “Temuan kita banyak kontraktor yang mengerjakan proyek di beberapa titik. Jumlahnya antara 2 hingga 3 proyek,” imbuhnya.

Alim sebenarnya  tidak mempermasalahkan jumlah proyek yang di handle oleh satu kontraktor, karena proses tender sesuai prosedur. Namun, ia kecewa dengan kinerja para kontraktor bila  pengerjaan proyeknya molor. Sachirul Alim menambahkan, ketidaktepatan pengerjaan proyek juga dipicu tidak perofesionalnya konsultan pengawas.

“Semestinya semua konsultan pengawas harus tegas, jika proyek tidak memenuhi target harus diberi warning,” tambahnya.

Dia  mengungkapkan, dari pantauan Komisi C, sejumlah konsultan pengawas ternyata tidak kompeten. Beberapa diantara mereka terbukti tidak paham dengan pekerjaannya.

“Saat kita suruh coba Hammer Test ternyata tidak bisa. Mereka juga tidak bisa membaca gambar kerja,” urai Alim.

Yang memprihatinkan, lanjut ketua Komisi C ini, time schedule yang semestinya di bawa justru ditaruh di rumah konsultan pengawas.  Menurut anggota Fraksi Partai Demokrat ini, Pemkot Surabaya harus serius dalam manajemen pelaksanaan proyek. Pasalnya, dampak negatif molornya proyek  dirasakan masyarakat, karena menyangkut pelayanan publik. Apalagi hampir dari sejumlah proyek yang molor tersebut nilainya milyaran rupiah.

Untuk mengantisipasi konsultan pengawas yang tak professional, dia meminta, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Surabaya selektif dalam rekruitmennya. “DCKTR harus selektif memilih konsultan pengawas. Jangan sampai konsultan pengawas yang tidak qualified yang diperkerjakan,” pungkasnya. (k4/r4)