KPID Harus Tabulasikan Kewenangan Penyiaran

Tidak ada komentar 193 views

Surabaya, (DOC) – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jatim harus mampu membuat tabulasi kewenangan dalam penyiaran di Jatim. Sehingga jelas kewenangan yang dilakukan KPI Pusat, KPID, kementerian dan Pemprov Jatim.
“Dengan tabulasi lebih mudah dipahami mana yang bagian kewenangan KPID, mana yang bagian Pemprov Jatim, mana yang menjadi kewenangannya Menteri. Sehingga fungsinya nyata, karena ada kewenangan di dalamnya,” ujar Gubernur Jatim Dr H Soekarwo saat menghadiri Sarasehan Penyiaran se-Jatim di Hotel Garden Palace Surabaya, Sabtu (3/8/2013) malam.
Ia mencontohkan, kewenangan KPID seperti mengontrol penyiaran yang ada di Jatim, sedangkan kewenangan yang dapat dilakukan Pemprov Jatim seperti pendidikan dan pelatihan (diklat) penyiaraan, bantuan perijinan. “Pemprov Jatim akan mensupport KPID seperti diklat dan bantuan perijinan, membangun jiwa petarung dan semangat, tetapi untuk charity atau belanja tetap tidak bisa,” kata Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim.
Pakde Karwo setuju terhadap usulan KPID untuk membuat kerjasama atau gabungan antara kelembagaan agar produksi penyiaraan menjadi lebih murah dan efisien. Ini bisa dilakukan asalkan konten produksinya dapat membangun dan memperkuat nilai-nilai lokal.
“Puncak nilai nasional berasal dari nilai lokal. Penyiaran lokal harus mampu mengembangkan nilai-nilai lokal. Jika penyiaran lokal kuat, maka penyiaran nasional juga ikut menjadi kuat,” tuturnya.
Pakde Karwo mengharapkan agar lembaga penyiaran di Jatim memiliki rasa tanggung jawab sosial yang mampu menjadi pengemban amanah masyarakat terutama yang berada di daerah dapat menyuarakan aspirasi. Selain itu, lembaga penyiaran diharapkan mampu mempertahankan sikap kemandirian.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPID) Jawa Timur Fajar Arifianto Nugroho mengatakan, KPID Jatim tetap membela penyiaran lokal. Bagi KPID Jatim, apabila lembaga penyiaran lokalnya sudah kuat, penyiaran nasional akan sehat.
Untuk itu, KPID Jatim terus mendorong pemerintah agar dapat membuat langkah kebijakan yang tepat agar penyiaran lokal tetap bisa bersinergi dengan penyiaran nasional. Membangun penyiaran lokal yang kuat sebagai basis pembangunan penyiaran nasional yang sehat. “Ini yang semestinya harus dilakukan. Lembaga penyiaran nasional harus bersinergi terhadap lembaga penyiaran lokal. Keduanya harus saling memperkuat dan bersinergi,” ujarnya.
Ia memaparkan, di Jatim terdapat 22 siaran televisi terdiri dari 10 televisi lokal, 10 televisi nasional, dan 2 saluran TVRI. Ini menjadi potensi yang harus dikembangkan, tetapi masyarakat masih melihat televisi lokal sebagai televisi kelas dua. Ini menjadi tantangan agar penyiaran lokal menjadi lebih kuat agar dapat menjadi basis pembanguna penyiaran nasional yang sehat.
Fajar mengapresiasi terhadap pengelola program lembaga penyiaran di Jatim yang sangat kreatif dan gigih yang berupaya mempertahankan entitas lokal.
Tema Sarasehan Penyiaran se-Jatim adalah “Membangun Penyiaran yang Sehat, Mandiri, dan Bermartabat. (hms/r4)