KPK Akan Tangkap Pihak Yang Bertanggung Jawab Kasus Suap DPRD Jatim

 Hukum, Nasional, Peristiwa

Jakarta,(DOC) – 6 orang yang terlibat kasus dugaan suap dilingkungan Pemprov Jatim ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK), Selasa(6/6/2017).

Ke enam tersangka kasus dugaan suap terkait tugas pengawasan dan pemantauan DPRD Jatim ini, berasal dari kalangan DPRD dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, 3 tersangka dari 6 orang tersangka tersebut, ditetapkan sebagai tersangka penerima suap.

“3 orang itu adalah Ketua Komisi B, Mochammad Basuki, staf DPRD Santoso, dan ajudan Kepala Dinas Pertanian Anang Basuki Rahmat,” ungkapnya, Selasa(6/6/2017).

Sementara 3 tersangka lainnya yaitu Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur Rohayati, Kepala Dinas Pertanian Bambang Heryanto dan staf DPRD Rahman Agung, ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

“Keenam tersangka itu terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Senin(5/6/2017). Tindakan ini berdasarkan laporan dari masyarakat,” imbuh Basaria.

Ia menjelaskan, suap itu dilakukan oleh kedua kepala dinas Pemprov Jatim kepada Ketua Komisi B DPRD Jatim, terkait pengawasan peraturan daerah dan penggunaan anggaran APBD Provinsi Jawa Timur.

Saat OTT penyidik menemukan uang Rp 150 juta dari tangan Rahman. Uang pecahan Rp 100 ribu dalam tas kertas warna cokelat ini berasal dari Anang yang merupakan perantara dari Bambang Heryanto. Uang itu diduga ditujukan kepada Basuki. “Uang itu diduga pembayaran triwulanan kedua,” ujar Basaria.

Para kepala dinas Provinsi Jawa Timur diduga telah melakukan komitmen membayar Basuki Rp 600 juta per-tahun terkait pelaksanaan tugas pengawasan dan pemantauan DPRD Jawa Timur.
Pada 26 Mei 2017 lalu, Basuki diduga pernah menerima Rp 100 juta dari Rohayati. Uang itu diberikan terkait pembahasan revisi Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif,” papar Basaria.

Sebelumnya, pada 13 Mei 2017, Basuki juga diduga menerima Rp 50 juta dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, Rp 100 juta dari Kepala Dinas Perkebunan, dan Rp 150 juta dari Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur. “Ini pemberian pada triwulan pertama,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif menyatakan, kasus suap yang telah berlangsung cukup lama ini, diduga ada pihak lain yang ikut bertanggung jawab. Namun belum ditangkap oleh KPK.

Dia adalah mantan anggota Komisi B DPRD Jawa Timur yang telah berpindah ke komisi lain. Namun sayangnya, Laode tak bersedia menyebut nama ataupun inisialnya. “Sebaiknya dia segera datang ke KPK atau datangi polisi setempat,” katanya.

Laode menyebut, komitmen memberi uang suap ini tak hanya terjadi di Jawa Timur, tapi dilakukan secara masif oleh dinas-dinas di seluruh Indonesia. “Kami menghimbau agar jangan dilakukan lagi dan apabila ada DPR yang meminta sesuatu supaya tidak dipenuhi,” pungkasnya.(wat/temp/r7)