KPK Siap Panggil Ketum PDIP Setelah Presiden Dilantik

Tidak ada komentar 461 views

Jakarta, (DOC) – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad memastikan jika pihaknya berani memanggil Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri terkait proses penyelidikan dugaan korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)‎. Kepastian itu mengemuka seiring terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden terpilih pasca Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2014 yang diusung partai berlambang kepala banteng bermoncong putih itu.
“Tidak ada kendala psikologis KPK periksa siapa saja, Megawati kan bukan Presiden, Presiden pun kalau diperlukan, kami akan panggil,” tegas Abraham Samad di kantor KPK, Jakarta, Kamis (24/7/2014).
Dikatakan Abraham, keberanian KPK sebelumnya sudah dibuktikan dengan meminta keterangan Wakil Presiden, Boediono dan mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla terkait kasus Bank Century. “Ini sudah dibuktikan pemeriksaan Boediono dan JK (Jusuf Kalla). Dari ekspos nanti baru bisa dipetakan kasus ini bisa ditingkatkan ke penyidikan atau belum,” tuturnya.
Lebih lanjut Abraham menerangkan bahwa pihaknya akan segera melakukan gelar perkara atau ekspos dugaan korupsi tersebut. Dari ekspos itu, kata Abraham, nantinya maka akan terungkap apakah kasus BLBI ini bisa ditingkatkan ke penyidikan atau tidak. Ekspos tersebut juga akan memutuskan siapa-siapa saja yang akan dimintai keterangan. “Jadi habis lebaran kami putuskan ya, kami ekspose siapa – siapa saja yang dimintai keterangan,” tandasnya.
Kasus SKL BLBI ini pada April tahun 2013 lalu pernah menjelaskan bahwa KPK tengah mengadakan upaya penyelidikan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi terkait SKL BLBI. KPK menduga adanya tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan SKL tersebut. SKL sendiri diterbitkan saat Megawati Soekarnoputri menduduki kursi Presiden RI.
Dalam kaitan penyelidikan itu, KPK pun sudah meminta keterangan mantan Menko Perekenomian Rizal Ramli dan mantan Menkeu, Bambang Subianto. Kedua mantan Menteri itu sambung Johan dimintai keterangan oleh penyidik KPK seputar proses penerbitan SKL dalam kaitan penyelesaian kasus BLBI. Pihak lain yang sudah dimintai keterangan adalah mantan Menteri Perekonomian, Kwik Kian Gie, mantan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) era Presiden Megawati Soekarnoputri, Laksamana Sukardi.
KPK sendiri ketika dipimpin Antasari Azhar diketahui pernah melakukan pengusutan kasus BLBI. Pengusutan utamanya mengenai potensi terjadinya penyimpangan yang dilakukan oknum pejabat terkait penerbitan SKL. Saat itu, Antasari Azhar menilai, apabila terdapat proses SKL yang menyalahi ketentuan maka KPK akan mengeluarkan rekomendasi agar kasus itu dibuka lagi.
Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sendiri diketahui mengeluarkan SKL dengan didasari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 tahun 2002. Inpres itu sendiri populer dengan sebutan Inpres Release dan Discharge yang berisi pemberian jaminan kepastian hukum terhadap debitur yang telah menuntaskan kewajibannya. Akan tetapi, SKL juga menyebut adanya tindakan hukum kepada debitur yang diketahui tidak menyelesaikan kewajibannya. Hal itu didasari oleh penyelesaian kewajiban pemegang saham.
Dari informasi dihimpun, penerima SKL BLBI antara lain, pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BNDI) Sjamsul Nursalim, pengusaha The Nin King, pengusaha Bob Hasan, Salim Group, dimana terungkap utang Salim Group ketika dibuatkan SKL mencapai lebih dari Rp 55 triliun rupiah. Akan tetapi dua tahun setelah SKL terbit, aset Salim Group yang diserahkan hanya bernilai Rp 30 triliun.
Berikutnya James Sujono Januardhi dan Adisaputra Januardhy (PT Bank Namura Internusa dengan kewajiban sebesar Rp 303 miliar), Ulung Bursa (Bank Lautan Berlian, Rp 424,65 miliar), Lidia Muchtar (Bank Tamara, Rp 189,039 miliar), Marimutu Sinivasan (PT Bank Putera Multi Karsa, Rp 790,557 miliar), Omar Putihrai (Bank Tamara, Rp 159,1 miliar), Atang Latief (Bank Bira, kewajiban membayar Rp 155,72 miliar), dan Agus Anwar (Bank Pelita dan Istimarat, Rp 577,812 miliar). (co/r4)