KPU Akui Penyelenggaraan Pileg 2014 Bermasalah

Tidak ada komentar 185 views

Jakarta, (DOC) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merampungkan proses penetapan rekapitulasi suara nasional. Saat ini tahapan proses pemilu yang sedang dikerjakan oleh KPU adalah menyelesaikan penetapan kursi bagi calon anggota legislatif (caleg) yang lolos ke parlemen. Walaupun tahapan pemilu sudah hamper diselesaikan, namun kinerja KPU dinilai meninggalkan catatan buruk karena banyaknya sengketa pemilu.
KPU berjanji akan melakukan evaluasi dengan cara meningkatkan pengawasan kepada penyelenggara pemilu di tingkat bawah. “Kami menyadari banyak hal yang harus diperbaiki dari pelaksanaan pemilu lalu, untuk itu kami akan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Evaluasi ini akan dilakukan mulai dari jajaran penyelenggara KPU ditingkat bawah hingga atas,” ujar Hadar Nafis Gumay, Komisioner KPU.
Hadar mengakui ada beberapa permasalahan yang di hadapi KPU saat pileg lalu, antara lain persoalan surat suara tertukar. “Ini memang merupakan salah satu bukti manajemen pelaksanaan pemilu yang buruk, oleh karena itu masalah distribusi surat suara menjadi salah satu topik yang akan dievalusi. Karena target utama kami persoalan seperti ini tidak terjadi lagi saat pilpres Juli mendatang,” paparnya.
Koordinator Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GRPP), Yusfitriadi mengatakan, KPU tidak berhasil dalam menyelenggarakan pileg 2014. “Pelaksanan pemilu bukan baru kali ini saja dilakukan, jadi seharusnya KPU sudah tahu apa saja yang menjadi persoalan dalam penyelenggaraan pemilu. Namun, persoalan yang sama selalu terjadi, bahkan di pemilu lalu. Ini membuktikan manajemen pileg kita yang kemarin buruk, karena pihak penyelenggara tidak berhasil melaksanakan pileg dengan baik,” paparnya.
Yusfitriadi menambahkan, berbagai persoalan lama yang selalu terjadi antara lain adalah berubah-rubahnya tahapan pemilu, daftar pemilih yang tidak kunjung selesai, serta kesiapan logistik pemilu.
Dengan banyaknya persoalan yang terjadi, Hadar menjelaskan bahwa KPU telah menyusun tahapan evalusi yang akan dilakukan. “Kami akan segera menindaklanjuti rekomendasi DKPP terhadap penyelenggara pemilu yang terindikasi melakukan pelanggaran, jika DKPP belum memberikan rekomendasi kami akan nonaktikan. Untuk penyelenggara pemilu, terutama di tingkat bawah akan dilakukan bimbingan teknis sehingga kemampuannya meningkat. Sementara untuk proses rekapitulasi yang kemarin banyak terjadi persoalan, kami akan mencoba mancari solusi sehingga tidak terjadi penumpukan ditingkat atas,” jelasnya.
Hadar menambahkan, evaluasi untuk sistem pengawasan KPU akan lebih meningkatkan monitoring. Selain itu peran pengawasan yang dilakukan provinsi, kabupaten dan kota akan ditingkatkan dan disesuaikan dengan kebutuhan wilayahnya mana yang harus lebih berperan dalam melakukan pengawasan. (r4)