KPU Surabaya Sosialisasikan Tahapan Pemilu 2014

Tidak ada komentar 99 views

Surabaya, (DOC) – Mendekati Pemilu legislative 2014, KPUD Surabaya mulai melakukan sosialisasi penyelenggaraannya kepada seluruh parpol di Kota Surabaya. Dalam kegiatan tersebut, selain perubahan tahapan pemilu, KPUD juga menyampaikan penetapan daerah pemilihan serta mekanisme pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD.

Anggota KPU Surabaya Bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Edward Dewaruci mengatakan, sosialisasi ini dianggap penting karena terdapat perubahan dalam pelaksanaan pemilu. “Sejauh ini KPU Pusat sudah melakukan perubahan keempat dalam penyelenggaraan pemilu. Kita tidak tahu ke depan apa ada perubahan lagi.” terangnya.

Edward mengungkapkan, beberapa perubahan yang dilakukan diantaranya menyangkut jadwal pendaftaran calon anggota legislatif. Sesuai jadwal sebelumnya, paling lambat 9-15 April. Dalam Peraturan KPU 6/2013 tentang perubahan keempat atas peraturan KPU 7/2012 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 justru diundur.

“Jadwal pencalonan berubah, pendaftaran yang semula berakhir 15 April, nanti dimulai 9–22 April,” jelas alumnus Fakultas Hukum Unair ini.

Alasan perubahan masa pendaftaran, menurut Edward karena terdapat penambahan peserta pemilu yakni PBB dan PKPI. “Jumlah parpol saat ini ada 15, tiga parpol diantaranya partai lokal di Nangroe Aceh Darusalam,” katanya.

Sementara mengenai daerah pilihan (Dapil), jumlah kursi masih-masing Dapil sekarang tidak terpaut jauh. Meski jumlah Dapil tidak berbeda dengan Pemilu 2014, namun selisih kursi antar Dapil maksimal 2 kursi. Padahal sebelumnya selisih bisa sampai 3 kursi.

Sementara mengenai keterwakilan perempuan, Ketua KPUD Surabaya Eko Sasmito menegaskan, sesuai aturan kuota 30 persen harus dipenuhi oleh seluruh partai politik. “Kuota perempuan 30 persen wajib dipenuhi,” kata mantan aktifis LBH Surabaya ini.

Ia menambahkan, jika dalam suatu Dapil persyaratan itu tidak terpenuhi, pencalegan di Dapil tersebut bisa dibatalkan. “Bisa kita coret kalau tidak memenuhi itu,” papar Eko.

Bukan itu saja, Eko Sasmito mengatakan, dalam Peraturan KPU 7/2013, penempatan bakal calon perempuan pada daerah pilihan harus kelipatan tiga. “Disetiap tiga calon harus ada caleg perempuan. Jadi ada variasi, bukan nantinya ditempatkan di bawah semua caleg pria,” tuturnya.

Sedangkan untuk persyaratan bakal calon anggota legislatif, bagi calon yang masih menjabat sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota TNI-Polri, BUMN/BUMD, anggota DPR dan DPRD yang dicalonkan oleh parpol yang berbeda harus membuat surat pernyataan pengunduran diri, sekaligus melampirkan surat persetujuan dari pimpinan parpol asal, penyelenggara pemilu dan kepala desa serta perangkat desa.

“Kalau di KPU saat anggota dewan dicalonkan partai lain ya harus mengundurkan diri dari anggota DPRD, ada formulir yang harus diisi, kemudian dilampiri parpol asal,” katanya.

Namun demikian, Eko menegaskan, untuk urusan pergantian antar waktu (PAW) yang bersangkutan menjadi kewenangan lembaga dewan. “Berhenti atau tidak dan hak-haknya di dewan itu kewenangan DPRD,” terang Eko.

KPUD baru terlibat jika ada surat dari DPRD untuk memverifikasi calon pengganti. Namun jika tdiak ada, KPU akan bersikap pasif. Mengenai persoalan legalitas caleg DPD Partai Hanura Surabaya, karena status Wisnu Wardhana yang masih menimbulkan polemik. Eko Sasmito menegaskan, pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku.

“KPU normatif saja, jika dokumen dirasa cukup, ditandatangani ketua dan sekretaris legal serta gak ada persoalan gugatan, kita anggap memenuhi syarat,“ pungkasnya. (k4/r4)