Kritik Awey, Pemkot Harus Miliki Aturan Penataan Kota Visioner

foto : Vinsensius Awey

Surabaya,(DOC) – Pesatnya investasi di kota Surabaya sekarang ini, tak selamanya membawa keuntungan bagi masyarakat. Namun juga membawa imbas munculnya persoalan-persoalan sosial yang begitu kompleks.

Anggota komisi C DPRD kota Surabaya, Vinsensius Awey mengatakan, laju investasi yang begitu kencang, berdampak pada munculnya persoalan sosial, salah satunya adalah kepadatan jumlah penduduk dan kemacetan lalu lintas.

Pemkot seharusnya mempunyai kajian visioner untuk mengantisipasi problem-problem sosial ini. Apalagi, lanjut Awey, Surabaya kini telah menjadi kota perdagangan dan bisnis yang akan selalu diincar para investor untuk berinvestasi.

“Jangan menganut konsepnya pedagang, yang penting laku dan dapat untung. Perkara konsumen ngantri, tidak dapat lahan parkir, lalu berimbas kemacetan lalu lintas, dianggap perkara lain. Ini sangat tidak visioner,” kritik Awey, Kamis(28/9/2017).

Ia juga mengkritik pola kerja dan pemikiran sejumlah SKPD dilingkungan Pemkot Surabaya yang masih konvensional dengan hanya berkutat pada pertumbuhan investasi tanpa punya konsep dampak dan antisipasinya.

Awey menambahkan, SKPD yang memiliki kewenangan mengeluarkan perizinan bangunan yang sering mengabaikan hal itu.

“Padahal, Kota Surabaya ini sudah masuk dalam tahap penataan. Jadi jangan asal keluarkan ijin, terutama soal Amdal dan IMB. Karena jika tidak, maka dampak sosialnya tidak akan bisa dihindari,” tandas politisi partai NasDem ini.

Soal izin pendirian bangunan apartemen. Kata Awey, Pemkot harus memiliki aturan baku terkait izin bangunan apartemen atau property lainnya yang harus berdekatan dengan pusat perbelanjaan dan perkantoran. Karena ini bisa mengurangi dampak sosial utamanya kemacetan lalu lintas.

“Penghuninya akan cukup berjalan kaki jika ingin berbelanja atau pergi ke beberapa perkantoran, dengan demikian pedestrian yang sudah bagus itu berfungsi maksimal, maka stop dulu perijinan untuk high rise building. Bila perlu terapkan moratorium sementara,” tandasnya.

Bukan berhenti sampai disitu, lanjut Awey, 60 persen luas kota Surabaya adalah perkampungan dengan kondisi jalan yang sempit. Sehingga regulasinya harus disesuaikan untuk mengatur jalur arteri dan protokol, sekaligus berlaku untuk jalan-jalan diperkampungan.

“Memiliki kendaraan pribadi sudah menjadi style bagi semua orang karena dijadikan simbol kesuksesan, termasuk warga yang berada di perkampungan, sementara akses jalannya tidak memadai, karena mayoritas sempit. Kemudian ditambah banyaknya mobil pribadi yang parkir di jalan umum. Ini kan mengganggu, harusnya ini bisa dicegah sejak dini dengan cara membuat regulasi baru,” pungkasnya.(rob)