Kuatir Kalah Lagi, Komisi A Minta Pemkot Urungkan Niat Banding Soal SDN Ketabang 1

foto : Lutfiyah anggota komisi A DPRD Surabaya

Surabaya,(DOC) – Ditolaknya gugatan Pemkot Surabaya terhadap Sulistiowati terkait kepemilikan asset lahan dan gedung SDN Ketabang 1 di pengadilan negeri(PN) Surabaya, mendapat respon anggota Komisi A DPRD kota Surabaya, Lutfiyah. S.Psi.

Pasca keputusan PN Surabaya, politisi perempuan asal partai Gerindra ini berharap agar Pemkot Surabaya dapat melakukan intropeksi dan evaluasi internal terkait pencatatan asset. Menurut dia, sebelum dicatat sebagai asset pemerintah, seharusnya Pemkot melakukan inventarisir dulu dan meneliti bukti kepemilikannya.

“Harusnya sejak awal pencatatan aset itu harus dilakukan kajian yang mendalam, karena ini menyangkut hak masyarakat, jika memang lahan itu ada yang memiliki dan sebaliknya pemkot tidak, ya jangan dimasukkan, karena akibatnya akan seperti itu lagi, kalau digugat pasti akan kalah,”tandas Lutfiyah, Rabu(3/10/2017).

Menyinggung soal rencana Wali kota yang akan mengajukan banding atas keputusan PN Surabaya untuk mempertahankan SDN Ketabang 1, Lutfiyah menegaskan, langkah itu, justru tidak memberikan pembelajaran hukum yang baik bagi masyarakat. Apalagi yang digugat adalah warganya sendiri.

“Jika ternyata dalam putusan sidang dinyatakan kalah, ya sudah menjadi kewajiban Pemkot untuk menyerahkannya, apalagi putusan pengadilannya sudah inkracht, nggak usah banding, karena bisa sekaligus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat untuk taat dengan hukum yang berlaku,” pungkasnya.

Seperti pemberitaan sebelumnya, Majelis Hakim PN Surabaya yang diketuai Sigit Sutriono telah menolak gugatan perdata yang diajukan oleh Pemkot Surabaya terhadap Setiawati Sutanto, ahli waris aset SDN Ketabang Surabaya.

Keputusan itu tertuang dalam amar putusan hakim yang berpendapat bahwa penggugat, yaitu Pemkot Surabaya dinilai tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan. Untuk itu  hakim PN Surabaya mengesampingkan fakta dan saksi yang dimiliki oleh Pemkot Surabaya.

Saat mengajukan gugatan, Pemkot merasa memiliki bukti kepemilikan atas tanah dan bangunan SDN Ketabang 1 yang berdiri sejak tahun 1984 lalu.(r7)