Kuatir Produsen Ajukan Class Action, Pemkot Harus Rehabilitasi Permen ‘Dot’

Surabaya,(DOC) – Sikap Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani peredaran permen dot yang diduga mengandung narkoba, dianggap berlebihan.

Razia pedagang permen yang digelar oleh BNN dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sekitar sekolah SD dan TK, Selasa(7/3/2017) lusa kemarin, di 14 kecamatan dinilai over. Padahal saat razia, belum ada kepastian soal kandungan narkoba dalam permen yang dibentuk beraneka – ragam warnanya .

Hal ini seperti yang disampaikan oleh anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Anugerah Ariyadi, usai melakukan hearing dengan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan(BBPOM) yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Perwakilan Satpol PP kota Surabaya, di ruang komisi D DPRD kota Surabaya, Kamis(9/3/2017).

“Saya pikir semua aparat jangan lebay lah, wong dari hasil hearing Komisi D dengan BBPOM Surabaya, permen yang diduga mengandung narkoba ternyata negative,” tegas Anugerah.

Ia khawatir, dengan penanganan yang terlalu berlebihan ini, bisa menimbulkan efek tidak baik bagi prodesun dan pedagang permen. Seharusnya, sebelum diekspose oleh media, Satpol PP lebih berhati-hati ke akuratan makanan yang dianggap berbahaya. Lebih bagusnya, menurut Ariyadi, jika sudah mengantongi hasil uji laboraturium dari BBPOM Surabaya.

“Nah kalau hasilnya negatif. Dan ternyata dari BBPOM Surabaya juga menyatakan produsen permen dot sudah te-registrasi di BBPOM dan siap edar, sementara stigma permen dot merupakan permen narkotika sudah terlanjur tertanam di masyarakat. Kasihan kan produsennya, tidak salah apa-apa tapi sudah kena sanksi sosial. Hal ini karena apa? ya karena ulah Satpol PP yang lebay itu,” cetusnya.

Politisi PDI Perjuangan Kota Surabaya ini juga mengatakan, untuk merehabilitasi stigma masyarakat terhadap permen dot, tidak semudah membalikkan tangan. Dampak yang paling dirasakan atas tindakan tersebut, adalah para pedagang permen dot. Ia khawatir, jika produsen dan pedagang mengajukan class action terhadap Pemkot karena telah melakukan pencemaran nama baik.

“Hukuman sosial sulit direhabilitasi. Pemkot Surabaya harus mengantisipasinya, karena bukan tidak mungkin mereka(produsen dan pedagang,red) akan melakukan class action,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, hasil uji laboraturium BBPOM Surabaya terhadap permen dot yang diduga mengandung narkoba, ternyata negative. Bahkan peredaran aneka ragam bentuk permen warna – warni itu, sudah memiliki izin edar dan terdaftar sebagai produsen makanan di BBPOM.(rob7)