Kucilkan Koruptor di Pulau Terpencil

Tidak ada komentar 285 views

Jakarta, (DOC) – Praktik korupsi kian menjadi, bahkan menjelang pemilu 2014 banyak kader-kader partai politik yang terlibat kasus korupsi.
Menurut Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menegaskan bahwa koruptor layak di hukum mati dan juga harus dimiskinkan hingga mencabut hak-hak perdatanya. “Selain diancam hukuman mati dan dimiskinkan, juga mencabut hak-hak perdata para koruptor. Korupsi yang menjerat para pejabat bukan karena mereka terdesak kebutuhan materi atau uang. Korupsi itu terjadi karena keserakahan,” ujarnya tegas.
Mahfud MD menambahkan, para koruptor sebaiknya dihukum mati layaknya teroris yang tertangkap karena koruptor sama jahatnya, bahkan merugikan rakyat dibandingkan dengan teroris. “Dalam undang undang hukuman mati dilakukan kalau korupsi dilakukan saat kondisi negara dalam keadaan krisis maka ke depannya kata “keadaan krisis” dalam undang-undang tersebut dihapuskan,” imbuhnya
Sedangkan menurut Siti Nurbaya Bakar mengatakan, konsep koruptor dulu adalah kejahatan luar biasa dan melawan negara, untuk hukuman mati bagi koruptor dipakai negara lain seperti China. “Para koruptor sebaiknya di hukum mati, namun di Indonesia persoalan hukuman mati masih menjadi perdebatan dan dianggap menyalahi hak asasi manusia. Koruptor sangat merugikan negara dan menyengsarakan rakyat, yang lebih penting adalah membersihkan unsur-unsur persoalan korupsi dari segi administrasi terutama dikalangan birokrasi seperti bupati, Wali kota, dan Gubernur,” ujar mantan Sekretaris Jenderal DPD RI.
Sementara itu, Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal (Purn) TNI Ryamizard Ryacudu mengatakan, korupsi harus diberantas namun jika hukum masih berlaku keadilan bisa ditegakkan. “Ada pepatah mengatakan guru kencing berdiri murid kencing berlari, kalau sekarang terbalik murid kencing berdiri pejabatnya kencing berlari artinya sekarang pejabatnya yang korupsi,” ungkapnya.
Sedangkan menurut Ketua DPR RI Marzuki Alie, hukuman terberat para koruptor adalah menempatkannya di pulau terpencil dan bekerja di sana untuk menghidupi dirinya. “Hukum mati tidak berlaku di dunia. Para koruptor lebih baik di buang di pulau terpencil dan bekerja sebagai bertani, beternak untuk dan hasilnya untuk menghidupi mereka, dibandingkan jika di hukum mati namun tidak menghasilkan, jangan malah pelaku korupsi di penjara dan dan dibiayai oleh APBN dan merugikan negara,” paparnya. (r4)