Kunker Dewan Setahun Habiskan Rp 960 Juta

Tidak ada komentar 104 views

Surabaya, (DOC) – Pernyataan Mochammad Machmud, yang sesaat setelah dilantik menjadi Ketua DPRD Surabaya menyatakan akan memangkas intensitas kunjungan kerja (Kunker). Hal itu terkait dengan penghematan atau efesiensi anggaran.
Nyatanya hal itu tak terbukti. Kinerja Mochammad Machmud (MM) jika demikian, tak ubahnya dengan kinerja Wishnu Wardhana (WW), ketua lama yang dikenal jor-joran dalam hal memberikan izin kunker. Bahkan di era MM ini, setiap minggu selalu ada kunker. Saat ini saja, gedung wakil rakyat itu kosong. Ada yang mengikuti kunker dan ada juga yang izin pribadi untuk urusannya sendiri. Komisi A dan Komisi B diketahui melakukan kunker ke Jakarta, Komisi D ke Bantul. Sementara Komisi C yang tak melakukan kunker, namun ruangannya kosong. Beberapa anggota Komisi C ada yang izin untuk urusan pribadinya.
Beberapa komisi juga didampingi pimpinan dewan. Seperti Komisi D yang didampingi MM dan Wakil Ketua DPRD Surabaya Ahmad Suyanto. Sementara, dikabarkan, Wisnu Sakti Buana izin ke Jakarta karena ada kepentingan lain. Selama ini, setelah ada aturan baru, anggaran untuk kunker tak sepenuhnya dipegang anggota dewan dengan pertanggungjawaban yang jelas. Aturan yang baru, anggota dewan hanya diberi uang saku saja, itu pun tetap harus ada pertanggungjawabannya. Sementara untuk transportasi dan akomodasi, langsung ditangani pihak Pemkot melalui Sekretariat Dewan.
Sekadar informasi, setiap anggota dewan yang mengikuti kunker, selama sehari akan mendapat uang saku Rp1,6 juta. Padahal, dalam beberapa minggu ini, kunker itu rutin dilakukan tiap minggu. Anggota dewan hanya ada di kantor itu pada Senin dan Selasa, selanjutnya, Rabu sampai Kamis atau Jumat, mengikuti kunker. Jika berhitung, untuk tiga hari saja, per anggota dewan akan mendapat uang saku kunker senilai Rp4,8 juta. Dalam sebulan, empat kali kunker, maka tiap anggota dewan membawa Rp19,2 juta. Nah jika 50 anggota dewan berangkat setiap bulannya, maka anggaran untuk melayani wakil rakyat yang terhormat itu mencapai Rp960 juta per bulan. Angka ini sangat fantastis jika digunakan tiap bulannya untuk menangani masalah kesejahteraan sosial di Surabaya. “Memang tak semua anggota dewan dalam sebulan mengikuti kunker. Tapi jika rekan-rekannya kunker, anggota dewan yang ada di Surabaya, justru tak ke kantor,” aku sumber di DPRD Surabaya. (co/r4)