“Kursi Panas” Wawali Digugat ke PTUN

Tidak ada komentar 142 views

Surabaya,(DOC) – Jabatan kontroversial Wakil Walikota (wawali) Surabaya yang dijabat Wisnu Sakti Buana, akhirnya benar-benar jadi “kursi panas” bagi Ketua DPC PDIP Kota Surabaya itu.
Ini terjadi karena empat orang mantan panitia pemilih (Panlih) wakil walikota Surabaya, yang juga anggota DPRD Kota Surabaya, resmi menggugat Surat Keputusan (SK) Nomor 132.35/184/2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Surabaya, tanggal 7 Januari 2014.
Gugatan mantan Panlih Wawalikota Surabaya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta tertuang dalam register Nomor: 64 G 2014, tertanggal 27 Maret 2014.
Kuasa hukum Zeid Yamani SH dan Rekan, mewakili 8 orang penggugat yakni Drs Eddie Budi Prabowo Apt, Fatkur Rohman ST MT, Ir H Sudirdjo, H Moch Syafei SE, Ismet Rama, Sutikno, Rio Deddy Heryawan SH dan Handy Sapta Trisna SH.
Dalam gugatannya, para penggugat menuntut: Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya, Menyatakan batal atau tidak sah: Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 132.35-184 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Surabaya Propinsi Jatim, tanggal 7 Januari 2014 atas obyek sengketa a quo, Mewajibkan Kepada Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.35-184 tahun 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, tanggal 7 Januari 2014, 4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk Memerintahkan Pimpinan DPRD Kota Surabaya melalui Gubernur Jawa Timur, agar melaksanakan pemilihan ulang calon Wakil Walikota Surabaya sisa masa jabatan tahun 2010-2015 sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul.
Gugatan ini sudah resmi diterima oleh PTUN Jakarta pada Jum’at lalu. Kuasa hukum penggugat, Zeid Yamani, SH , mengatakan sidang perdananya kemungkinan minggu depan di Jakarta. Dan diharapkan majelis hakim jeli melihat kesalahan prosedur yang terjadi dalam proses terpilihnya Whisnu Sakti Buana.
Salah satu penggugat Ismet Rama tak membantah jika telah mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta. “Insya Allah sidang perdananya minggu depan di Jakarta,” ujar Ismet, Kamis(3/4/2014) lalu.
Sementara Whisnu Sakti Buana tak bisa dikonfirmasi. Sementara salah satu pengurus DPC PDIP Surabaya, Baktiono menanggapi dingin soal gugatan mantan anggota Panlih ke PTUN Jakarta. Menurutnya, saat ini PDIP tengah konsentrasi untuk pemenangan Pileg dan Pilpres 2014..
“Polemik soal wawali ini kan sudah selesai. Tapi kalau mereka tetap ngotot mempersoalkan ini, ya kami tidak bisa menghalangi mereka menggugat Mendagri dan Gubernur ke PTUN,” tegasnya..
Sebelumnya, Sekretaris Panlih Wawali Kota Surabaya, Sudirjo, mengaku pihaknya tetap tidak mengakui keabsahan proses terpilihnya Whisnu Sakti.Pihak Panlih tetap berkeyakinan kalau proses pemilihan Whisnu Sakti sebagai Wawali Kota Surabaya cacat prosedur dan bisa dibatalkan dengan sebuah keputusan hukum yang mengikat. (r12/r7)