Lagi, Forum BM PAN Temukan Penyimpangan APBD Jatim

Tidak ada komentar 85 views

Surabaya, (DOC) – Setelah menemukan adanya permainan Pemprov Jatim yang saat itu Sekdaprov-nya dijabat Soekarwo terhadap APBD Jatim yang diinvestasikan ke Sertifikat Bank Indonesia (SBI), kini Forum Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) se-Jatim menemukan kasus lain. Yakni saat Soekarwo atau Pakde Karwo sudah menjadi Gubernur Jatim pada 2009.

Dengan temuan itu, semakin menguatkan Forum BM PAN se-Jatim untuk tidak mendukung pasangan Karsa di Pilgub Jatim 2013. Temuan ini dibeberkan Wakil Ketua Bidang Informasi Strategis (Basis) DPW BM PAN Jatim Cakra Arifin Mustofa didampingi Wakil Ketua Bidang Organisasi DPW BM PAN Jatim Ahmad Sulton.

Bagi Forum BM PAN se-Jatim, Soekarwo alias Pakde Karwo tak mengedepankan kepentingan rakyat. Jargon APBD Pro Rakyat yang dijanjikan saat Pilgub 2009 lalu, tak terbukti. Jargon itu hanya slogan tanpa bukti.

“APBD Untuk Rakyat yang mana? Pakde sudah membohongi rakyat Jatim. APBD justru lebih banyak digelontorkan ke pejabat di pemprov dan orang-orang dekat Pakde yang memberikan dukungan saat kampanye Pilgub. Kita bicara ini bukannya asal-asalan, kita memiliki bukti,” beber Cakra Mustofa.

Cakra Mustofa menunjukan Keputusan Gubernur Jatim 188/146/KPTS/013/2011 tertanggal 22 Maret 2011 tentang Tim Pembina Forum Komunikasi Santri Jatim Alumni Australia Barat.

“Di kota mana ada forum itu? Sampai saat ini, di 38 kabupaten/kota tak ada LSM atau forum tersebut. Kita sudah melakukan penelusuran itu. Bahkan yang duduk di Tim Pembina, 99,9 persen adalah para pejabat di lingkungan Pemprov Jatim. Mulai dari Pakde selaku gubernur dengan ketua umum forum Sekdaprov Rasiyo sampai kepala bagian di dinas dan biro di lingkungan Pemprov Jatim,” urai Cakra.

Memang pada 2010, Pemprov Jatim mengirim 10 santri/santriwati terpilih dari 38 kabupaten/kota Jatim ke Australia Barat. Tujuannya untuk belajar pertanian dan peternakan. Namun tidak satupun dari santri/santriwati itu meminta pemprov membentuk Forum Komunikasi sebagai wadah meningkatkan SDM-nya.

Namun gubernur tetap membentuk forum dan menggunakan APBD Jatim 2011 melalui fasilitas Dana Hibah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jatim. Dana itu untuk membiayai Tim Pembina forum tersebut. Artinya, yang menikmati dana APBD itu tetap saja pejabat di Pemprov Jatim.

“Ini bukti jika Pakde lebih penting pejabatnya daripada rakyat,” tegas Cakra dan Sulton. (co/r4)