Lahan Frontage Road Sisi Timur Simpang Siur

Tidak ada komentar 205 views

Surabaya,(DOC) – Proses pembebasan lahan di depan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA), untuk pembangunan Frontage Road (FR) sisi timur jalan A. Yani, kembali dipertanyakan anggota dewan. Sebab akibat belum jelasnya rencana pelepasan lahan tersebut, telah mengganggu kelanjutan pembangunan.
“Penyelesaian pembangunan FR sisi timur A. Yani sudah lama dinantikan oleh masyarakat. makanya, kita akan desak pemkot terus,” kata Wakil ketua Komisi C (pembangunan) DPRD Surabaya, Simon Lekatompessy, Senin (24/3/2014) kemarin.
Diakui simon, kelanjutan pembangunan FR sisi timur memang sempat terkendala soal pembebasan lahan milik UINSA. Salah satunya, berkaitan dengan mekanisme pembebasan lahan. Kondisi itu diperparah dengan sikap pemkot yang terlalu hati-hati dalam mengambil sikap.
Politisi asal partai damai sejahtera (PDS) ini menyebutkan, dari pantaun di lapangan saat ini fasilitas penunjang penoperasian FR sebenarnya sudah ada. Mulai dari traffic light (rambu-rambu lalu lintas) hingga rekayasa lalu lintas.
“Mulai RSAL hingga Jatim Expo, sebenarnya perjalanan cukup nyaman. Sebab arus lintas menjadi lancar. Tapi, ketika sampai di depan UINSA kita melihatnya kok miris,” sesalnya.
Lebih jauh, simon berharap agar pembvangunan FR sisi timur dapat diselesaikan sebelum masa tugas anggota dewan berakhir pada bulan Agustus nanti. “Persoalan terputusnya FR timur di depan UINSA sudah cukup lama. Seharusnya, ini bisa diketahui oleh Pemerintah Pusat terutama Kemenkeu agar mempermudah proses pelepasan lahannya,” harapnya.
Kertua Komisi C Sachiroel Alim Anwar meminta supaya pemerintah kota memenuhi prosedur administratif yang diminta kementerian keuangan. Hal itu untuk mengantisipasi terjadinya masalah hukum dikemudian hari.
“Meskipun pembangunan itu untuk rakyat, kalau prosedur administrasinya salah ya jadi tidak ,” pesan Alim.
Terpisah, Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Surabaya, Erna Purnawati menyabutkan ada beberapa hal yang harus dibicarakan antara walikota dengan kemenkeu soal pembebasan lahan di depan UINSA.
Kendala lainnya, sampai saat ini presiden juga belum menjawab proses hibah tanah depan UINSA yang diajukan Kementerian Agama (Kemenag). Padahal sesuai aturan, untuk hibah di atas Rp 10 miliar harus mendapat persetujuan dari presiden.
“Alasan itulah yang membuat kita belum berani melakukan pembangunan,” kata Erna.
Sebelumnya, Kakanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jatim, M. Jalalain menyatakan, ada beberapa solusi yang dapat ditempuh untuk mempercepatv proses pembabasan lahan yang ada di depan IAIN. Selain dilakukan dengan cara hibah, mekanisme lain yang dapat ditawarkan adalah dengan mengganti sebagaimana yang diminta pihak kampus.
“Cara lainya, bisa saja tanah tersebut diserahkan demi kepentingan public. Apalagi, tanah yang di depan RSAL juga telah dihibahkan demi pembangunan Frontage Road,” ujar M. Jalalain.(k1/r7)