Layanan Purel untuk Pejabat Masuk Gratifikasi

Tidak ada komentar 1528 views

Surabaya (DOC) – Layanan perempuan pemuas nafsu atau kerap disebut purel maupun lady escort untuk para pejabat negara, masuk dalam ranah gratifikasi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu dekat akan membuat keputusan dan menetapkan masalah tersebut mengingat saat ini kecenderungan para pejabat untuk menikmati layanan tersebut kian meningkat.

Wakil Ketua KPK, Zulkarnaen memang tidak ada ketentuan khusus dalam perundangan yang menjelaskan apakah perempuan panggilan atau purel termasuk gratifikasi. Tapi sebagai penegak hukum, Zulkarnain berpendapat hal tersebut tetap dianggap sebagai gratifikasi.

“Memberikan fasilitas perempuan panggilan atau dalam bahasa Surabaya disebut purel tetap sebagai sebuah gratifikasi karena merupakan kenikmatan, sama dengan gratifikasi berupa uang dan barang,” ujar mantan Kejati Jatim usai seminar pencegahan korupsi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengendalian APBD Provinsi Jawa Timur dan deklarasi komitmen penerapan program pengendalian graifikasi, di Gedung Negara Grahadi, Rabu (28/11).

Dia menambahkan, KPK harus berani menegakkan hukum seperti di Singapura. Alasannya, service melalui perempuan pemuas nafsu juga bisa masuk kategori gratifikasi. “Ini pendapat pribadi saya bukan atas nama lembaga. Tinggal penegak hukum lainnya, apakah berani juga memasukkannya sebagai gratifikasi,” katanya. (sk/r3)