Lima Fraksi Di Dewan Lapor KPK Soal Pengesahan APBD 2013

Surabaya , (DOC) – Munculnya anggaran siluman dalam pengesahan RAPBD 2013, memicu reaksi lima Fraksi di DPRD Surabaya, untuk lapor ke Komisi pemberantsan korupsi(KPK). Lima Fraksi tersebut yaitu, Fraksi Kebangkitan Bangsa(FKB), Golkar, APKINDO, Fraksi Keadilan sosial (FKS) dan Fraksi Demokrat.
Dalam pengesahan RAPBD 2013 yang digelar Senin(10/12/12), sejumlah anggota dewan memang telah meminta penjelasan Ketua DPRD Surabaya Wisnu Wardhana atas selisih dana lebih Rp. 200 milliar. Namun karena tidak ada penjelasan Wishnu Wardhana membuat anggota dewan ini berang. Sehingga otoriter dan arogansi Ketua Dewan yang mengesahkan APBD 2013, tanpa mendengar interupsi juga menjadi laporan mereka ke KPK.
“Surat laporan ke KPK, juga akan dilayangkan ke Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan ketua DPRD
Surabaya. Isi surat akan mempertanyakan mekanisme pengesahan APBD di Surabaya. Khusus di KPK, akan dibeberkan tentang arogansi ketua DPRD Surabaya terkait penetapan APBD yang dianggap
menyalahi aturan.” Kata Erick Reginal Tahalele Anggota Komisi A dari Fraksi Golkar.
Dalam pengesahan APBD 2013, di Banggar dan Banmus telah diputuskan nilai APBD 2013 sebesar Rp. 5,5 triliun. Tapi kenyataannya berubah menjadi Rp.5,7 triliun. Kejadian ini membuat curiga adanya mekanisme yang tidak benar di DPRD.
Menurut Erick, Pembahasan itu alakadarnya dan diputuskan sendiri oleh pimpinan. Interupsi sejumlah anggota dewan saat sidang Paripurna, juga tidak dihiraukan. Sehingga ada beberapa anggota yang Walkout.
“Kita sarankan, jika ada tambahan anggaran, seharusnya RKA dilampirkan, tapi itu tak diterima ketua. Bahkan dikatakan ketua, kalau sudah keluar sidang, gak perlu protes. Pola saat ini harus diubah, agar tambahan anggaran itu tak sembarangan. Ketua sangat tak akomodatif. Anggota itu punya hak menolak, tapi tak boleh bicara. Lalu bicara dimana? Ini sama saja kita berteriak ke orang tuli. Ini yang bodoh siapa?” keluh Erick.
Erick juga menyatakan, rencana lima Fraksi harus lapor KPK ini, sebenarnya akibat permasalahan yang terakumulasi. Seperti masalah tipping fee untuk PT Sumber Organik yang menerima sampah dari pemkot, justru pemkot yang harus bayar Rp56,4 miliar setiap tahunnya dan anehnya ditetap dalam APBD 2013.
“Kita tak menolak tipping fee, kita hanya tanyakan, namanya investasi tentu investor harus menaruh modalnya, bukan meminta modal. Kita tanyakan ke semua pihak, termasuk wali kota, untuk memberi penjelasan ke dewan soal Rp5,7 miliar yang jelas.” Imbuh Erick.(R4/R7)