LKPJ Walikota Soroti Proyek Mangkrak

Tidak ada komentar 197 views

Surabaya,(DOC) – Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Surabaya Tahun 2013 akan meminta keterangan dari Walikota seputar sejumlah proyek pembangunan yang mangkrak. Sekretaris Pansus LKPJ DPRD Surabaya, Baktiono, Sabtu (9/5/2014) menyebutkan, beberapa proyek yang tak jelas penyelesaiannya diantaranya, pembangunan jalur sepeda.

“Jalur sepeda termausk pekerjaan yang mubazir. Padahal, habisnya sudah mencapai 1 M,” tegasnya.

Sesuai rencana , jalur khusus sepeda ini berada di tengah kota seperti Jalan Raya Darmo, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Pemuda, Jalan Gubernur Suryo, dan Jalang Panglima Sudirman.

“Belum semuanya digunakan jalur sepeda, seperti di jalan pemuda, Padahal, pembangunan Jalur sepeda telah dimulai sejak 2012,” terangnya.

Disamping Jalur sepeda, penutupan sungai pegirikan yang semula akan digunakan untuk penampungan pedagang kaki lima juga akan dipertanyakan kepada Walikota. Pasalnya, menurut Baktino, penutupan suangai itu telah berlangsung sejak tahun 2010. Namun, Ironisnya hingga sekarang belum ada perkembangan kapan tuntas.

“Sudah menghabiskan anggaran milyaran tapi gak jelas selesainya,” katanya.

Kemudian, pembangunan Box culvert di kawasan Banyu urip. Proyek yang bertujuan untuk mencegah banjir di wilayah itu ternyata juga tak kunjung selesai.

“Sudah dikerjakan separo hampir selesai, kok gak diteruskan,” katanya.

Padahal, menurut Baktiono, pemerintah kota mempunyai anggaran yang cukup untuk menyelsaikannnya. Saat ini yang menjadi perbincangan publik adalah penutupan lokalisasi. Ia mengaku heran dengan langkah pemerintah kota yang terkesan memaksakan penutuopan lokalisasi Dolly. Pasalnya, program sebelumnya, penutupan lokalisasi sememi dan Klakah rejo masih menyisakan persoalan.

“Warga di sana menuntut janji walikota. Mucikari yang dijanjikan diberi Rp. 10 juta, kemudian PSK Rp. 5 juta, tapi nyatanya hanya dikasih sedikit, sekitar Rp. 3 jutaa-an,” tutur Baktiono.

Akibatnya, berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar saat ini berkembang modus baru pelacuran terselubung di tempat kos dan rumah musik.

“Mubazir penutupan lokalisasi yang dilakukan oleh Kementrian Sosial waktu itu, jika kondisinya seperti itu,” tegasnya.

Baktiono mengungkapkan, dalam menelaah kinerja Walikota, pihaknya akan mempertanyakan input dan output program yang dijalankan, termasuk penggunaan keuangan. Dalam laporan keuangan terdapat Sisa Penggunaan Anggaran (Silpa) yang cukup besar.

“Faktanya Silpa sekitar 1 Triliun, tapi dalam laporan ditulis 500 M,” ungkapnya.

Ia mengakui sesuai aturan dengan Silpa sebesar itu tidak diperbolehkan. Makanya dipadatkan, dan maksimal 500 M. Dalam pembahasan dengan Satuan perangkat Pemerintah Daerah (SKPD) terkait, sisa anggaran tersebut akan dipertanyakan. Menurutnya, sisa anggaran yang besar tidak berarti bagus. Silpa dianggap bagus jika ada penghematan minimal.

“Artinya antara perencanaan dan praktek di lapangan tidak beda jauh,” katanya.

Dalam LKPJ nantinya, Walikota diminta menjelaskan semua rekomendasi, pertanyaan dan keterangan yang diminta kalangan dewan.

“Walikota harus bisa menjelaskan kinerjanya,” terangnya.

Baktiono mengakui, koreksi yang disampaikan oleh pansus maupun anggota dewan lainnya tidak berimplikasi pada sanksi. Namun, Walikota wajib menjawab semua pertanyaan yang muncul. Dari jawaban yang disampaikan Walikota nantinya akan dinilai oleh masyarakat.(k4/r7)