Mahasiswa Unibraw Dalami Implementasi Good Governance di Surabaya

Surabaya,(DOC) – Kunjungan untuk mengetahui lebih dalam tentang penerapan good governance di Surabaya tidak hanya datang dari instansi pemerintahan. Perguruan tinggi juga tampaknya mulai menjadikan Kota Pahlawan sebagai subyek praktikum lapangannya. Seperti yang dilakukan Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang.
Tak tanggung-tanggung, sebanyak 400 mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan Unibraw mendatangi langsung gedung pemkot yang berada di Jl. Jimerto. Rombongan diterima Asisten IV Sekkota (bidang kesejahteraan rakyat) Eko Haryanto, Kepala Bappeko Agus Imam Sonhaji dan Kepala Diskominfo Antiek Sugiharti. “Ini merupakan kegiatan tahunan yang rutin kami jalankan. Kali ini ada empat angkatan mulai dari 2010-2013 yang hadir,” kata Aswin Ariyanto Azis, Ketua Progdi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Unibraw di Graha Sawunggaling, Rabu (4/6/2014).
Menurut Aswin, Surabaya memang dikenal akan inovasi-inovasi pemerintahannya. Misalnya, government resources management system (GRMS) atau sistem informasi manajemen sumber daya pemerintahan. Sejak 2003, Kota Surabaya telah menerapkan GRMS dalam setiap langkah manajemen perkotaan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program-program pembangunan, semuanya berbasis sistem informasi. Dengan demikian, anggaran pelaksanaan pembangunan terbukti lebih efisien.
“Hal itu sejalan dengan tujuan kami datang ke sini yakni guna mempelajari terobosan-terobosan yang dilakukan pemerintah daerah di masing-masing kota/kabupaten,” imbuh pria asal Makassar ini.
Di samping itu, Aswin mengatakan pihaknya tertarik mempelajari lebih dalam tentang bagaimana Pemkot Surabaya meningkatkan partisipasi publik. Sebab, berhasil tidaknya pembangunan suatu kota, menurut dia sangat bergantung pada unsur tersebut. Dia berharap, melalui kegiatan ini mahasiswa dapat melihat secara langsung implementasi birokrasinya. “Jadi kami tidak ingin semata-mata hanya belajar teori saja,” ungkapnya.
Usai acara seremonial di Graha Sawunggaling, rombongan dibagi ke dalam beberapa kelompok. Masing-masing kelompok menuju beberapa kantor SKPD atau unit kerja sesuai mata kuliah yang diambil.
Asisten IV Sekkota (bidang kesejahteraan rakyat) Eko Haryanto mengatakan, perubahan pesat yang terjadi di Surabaya tak bisa dipungkiri mengundang instansi/pemerintah daerah lain datang guna melakukan studi banding. Kendati demikian, perubahan tersebut membutuhkan proses dan kerja keras panjang. “Apa yang dicapai Surabaya saat ini prosesnya tidak semudah membalikkan telapak tangan,” kata Eko kepada para mahasiswa.
Kuncinya terletak pada pemerintah kota yang memahami apa yang diinginkan warganya. Setelah itu segera mengagendakan langkah-langkah kebijakan yang kemudian dituangkan dalam perencanaan kota. Dalam pelaksanaannya, proses pembangunan tidak berhenti pada perencanaan saja, melainkan harus dilanjutkan dengan pelaksanaan yang konsisten.
Mantan Kepala Dinas Sosial (dinsos) Surabaya ini menambahkan bahwa tujuan utama pemerintahan adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, program-program Kota Surabaya selalu mengedepankan aspek kesejateraan sosial. Hal ini dapat dilihat dari alokasi APBD untuk pemberian makanan tambahan bagi para lansia terlantar, anak cacat dan anak yatim-piatu yang sudah tidak diurus oleh keluarganya dan tidak tercover oleh panti.
Selain itu, Eko menjelaskan, pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas pemkot di samping infrastruktur. Pendidikan dipilih lantaran pemkot ingin mewujudkan masyarakat yang cerdas dan berkualitas agar mampu bersaing di era global. Khususnya sebagai persiapan menghadai MEA (masyarakat ekonomi ASEAN) yang mulai berlaku per Januari 2015.
Untuk menuju masyarakat yang cerdas dan berkualitas, kata Eko, dibutuhkan tubuh yang sehat. Untuk itu, bidang kesehatan tak pernah luput dari perhatian pemkot. “Semua itu harus ditopang dengan pengembangan infrastruktur agar kota ini nyaman untuk ditinggali,” tuturnya.(r7)