Mahkamah Konstitusi Bubarkan BP MIGAS

Tidak ada komentar 120 views

Jakarta (DOC) – Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan membubarkan Badan Pelaksana (BP) Kegiatan Hulu Minyak dan Gas atau BP Migas karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dalam putusan tersebut, MK juga menilai, BP Migas tidak efisien dan berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, saat membacakan amar putusan dalam gugatan sejumlah tokoh Organisasi Islam terhadap undang-undang (UU) nomer 22 tahun 21 tentang migas, Selasa (13/11) mengatakan, dengan  putusan pembubaran maka Pemerintah diminta untuk segera menata ulang pengelolaan Sumber Daya Minyak Bumi dan Gas Alam di tanah air dan selanjutnya, fungsi serta tugas BP Migas akan dilaksanakan oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Amar putusan mengadili, menyatakan, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruh dan sebagian hal  yang terkait dengan Badan Pelaksana Dalam Penjelasan UU nomer 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi bertentangan dengan UUD 1945”, tegas Mahfud.

Pembubaran BP Migas oleh putusan MK disambut gembira Ketua Umum Pengurus Pusat Muhamadiyah Din Syamsudin. Menurut Din,  BP Migas telah merugikan negara dan mengurangi hak masyarakat Indonesia atas kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki oleh negara (K-4/kbr).