Managemen Hotel 88 di Duga Menyuap Pejabat Pemkot

Tidak ada komentar 284 views

Surabaya,(DOC) – Sikap acuh Pemkot Surabaya terhadap pelanggaran aturan bangunan yang telah dilakukan oleh pihak Managemen Hotel 88 Surabaya, memicu dugaan gratifikasi beberapa pejabat pemkot Surabaya yang mempunyai kewenangan mengeluarkan izin mendirikan bangunan.
Gedung Hotel 88 yang berdiri di Jl Embong Malang Surabaya, yang beroperasi tanpa IMB dan melanggar rencana penataan kota, tetap dibiarkan dan sengaja tidak ditertibkan.

Agus Imam Sonhaji mantan Kadis Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) kota Surabaya terkesan menutupi kesalahan Hotel 88 Jl Embong Malang dengan menyatakan bangunan itu telah ber-IMB.
Padahal jika mengacu kepada rencana penataan kota, tak satupun gedung yang mengantongi IMB di sepanjang jalan Embong Malang sisi barat. Untuk mengurus-pun, para pemilik gedung mengaku kesulitan karena kawasan tersebut akan terkena pelebaran jalan.

Saat dikonfirmasi, Sachirul Alim Anwar ketua komisi C DPRD Surabaya menyatakan ragu keberadaan bahwa gedung Hotel 88 Jl Embong Malang Surabaya telah ber-IMB. Apalagi, menurut Alim, bangunan itu dijadikan tempat usaha, yang dipastikan akan menuai banyak masalah.

“Saya sepakat bahwa lokasi itu memang banyak masalah yang menghadang jika diajukan IMB apalagi untuk usaha Hotel, sehingga saya tidak yakin jika IMB yang katanya pak Sonhaji sudah keluar itu telah sesuai, kalau ternyata memang ada, maka dinas yang mengeluarkan ijin itu harus mempertanggung jawabkan,” ucap Alim, Kamis(10/10/2013) kemarin.

Saat ditanya soal pemanggilan pihak managemen hotel 88, Sachirul seakan menghindar dengan menyatakan penertiban adalah kewenangan Pemkot selaku penegakkan Peraturan daerah(Perda). Pemanggilan pihak dinas dan managemen hotel menurutnya hasilnya akan sia-sia, jika Pemkot tidak segera mengambil tindakan tegas.

“Untuk masalah penertiban sudah menjadi wewenang pemkot Surabaya yang tentu ada di pundak Satpol-PP, masalahnya kan sudah jelas, kalaupun kami melakukan pemanggilan terhadap dinas terkait, saya pesimis bisa berhasil, lebih baik kejar saja pak Irfan Kasatpol-PP kenapa tidak melakukan tindakan, dengan kasus lain bisa cepat bertindak kok soal ini tidak,” Elaknya.

Sementara itu secara terpisah, beberapa media yang telah melakukan investigasi mengabarkan, bahwa managemen Hotel 88 selama ini dibackingi oleh orang penting berinisial “A”. Sedang untuk proses keluarnya IMB, Managemen Hotel 88 dibantu oleh salah satu pejabat Pemkot Surabaya berinisial “TW”. Akibatnya Pihak dinas terkait tidak berani mengeksekusi Bangunan Hotel 88 yang melanggar.

Lemahnya Penegakkan Perda dilingkungan Pemkot Surabaya, membuat LSM Lintas Komunitas Surabaya, menuduh pemkot telah terkena suap untuk menerbitkan IMB sekaligus mengamankan dari penertiban.

“Saya sangat meyakini telah terjadi kasus suap di lingkungan pemkot Surabaya terutama di jajaran SKPD terkait soal bisa keluarnya IMB, sehingga seluruh pejabatnya terutama satpol-pp tak mampu melakukan tindakan tegas, untuk itu dibutuhakan ketegasan Tri Rismaharini sebagai Walikota untuk bertindak, karena saya yakin bahwa beliu itu masih konsisten dengan penegakan aturan, sementara dia juga tidak mengetahui secara persis adanya tindakan penyimpangan penggunaan wewenang di lingkungan beberapa SKPDnya,” ucap Ir Susiawan ketua LSM Lintas Komunitas Surabaya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh LSM Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Jatim yang secara diam-diam mengamati kasus gratifikasi penerbitan IMB Hotel 88 Surabaya. “Eksekutif sebagai pelaksana Perda kok diam saja. Begitu juga lembaga legislatif, sebagai pihak yang melakukan kontrol/pengawasan kok sengaja melakukan pembiaran. Ada apa ini?”ungkap Agus Santoso Sekertaris LAKI Jatim.(r7)