Mantan Ketua PB NU Minta KPK Ungkap Penyuapan MK Secepatnya

Surabaya,(DOC) – Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Muchtar dengan barang bukti Rp 2 – 3 miliar mendapatkan sorotan masyarakat. Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pukul 22.00 wib cukup mengguncang peradilan dan keadilan di Indonesia. Terlebih menjelang penangkapan AM oleh KPK hanya beberapa jam setelah menyelesaikan sidang sengketa Pemilukada Jawa Timur.
“ Saya dan semua (tokoh dan masyarakat indonesia) harus bersama – sama mendesak KPK agar dalam waktu satu atau dua hari ini bisa mengungkap fakta dari AM. Apakah ini juga terjadi penyuapan daerah lain (Pilgub Jatim) sama melakukan dengan sengketa pilbub Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah,” ungkap KH Hasyim Muzadi.
Menurut Ponpes Al Hikam Malang itu, upaya penyuapan terhadap Ketua MK cukup mencoreng supremasi hukum. Sejumlah sengketa Pilkada masih menunggu putusan dari MK, salah satunya Pilgub Jatim pada hari senin tanggal 7 oktober 2013 akan mengambil keputusan. Hal ini dikuatirkan dengan penangkapan terhadap AM ini berdampak pada proses putusan majelis hakim.
“ KPK harus memberikan informasi ke MK tentang ada atau tidaknya suap antara pilgub jatim dengan Akil Muchtar (baik oleh berkah maupun karsa). Sehingga apapun keputusan MK pada hari senin 7 oktober, nama MK tetap bersih,” terangnya.
Sejumlah tokoh masyarakat dan agama berharap Mahkamah Konstitusi tidak terkontaminasi dengan suap putusan. Kata mantan Ketua Umum PBNU ini, proses Pilgub Jatim yang melibatkan incumbent sangat dimungkinkan kejadian di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah bisa terjadi. Hal ini dikarenakan, di persidangan MK banyak kesaksian incumbent menyebutkan sangat royal dan membagikan uang.
“ Mulai dari memborong parpol, media, isntitusi perangkat, tokoh masyarakat, sebagian intelektual, mencoret nama Khofifah,” ungkapnya.
Pengungkapan alur penyuapan yang dilakukan oleh pihak – pihak yang berkepentingan terhadap MK harus segera disampaikan ke publik. Sehingga pihak yang menunggu penyelesaian sidang mendapatkan kejelasan tentang indikasi penyuapan tersebut. AM yang ditangkap dengan CN politisi asal Partai Golkar diduga kuat terkait penyelesaian Sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas. Kekuatiran masyarakat ini juga akan terjadi pada Pilgub Jatim 2013.
“ Belum lagi karsa didukung Partai Demokrat yang sekarang masih melanjutkan sisa kekuasaannya. Maka sangat perlu KPK mengusut melalui AM ada tidaknya suap dari pilgub jatim,” lanjutnya.
KH Hasyim Muzadi menjelaskan , dirinya mengusulkan adanya sinergitas antara DKPP, MK dan KPK. Langkah itu dimaksudkan karena Mahkamah Kosntitusi yang berbasis delik aduan. Dimana masyarakat harus membuktikan sendiri gugatannya, sedangkan kapasitas masyarakat civil society mempunyai keterbatasan dibandingkan incumben.
“ Lain halnya dengan KPK yang bisa bertindak operasional dan represif sehinggga KPK harus berani mensupport MK dengan cepat guna menyelamatkan negara,” terangnya kembali.(r7)