Mantan Pengelola KBS Akan Laporkan Walikota ke KPK

Surabaya, (DOC) – Menjelang segera turunya ijin lahan konservasi (LK) dari kementerian kehutanan (kemenhut), perusahaan daerah taman satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) mulai menggelar seleksi penerimaan pegawai baru untuk mengisi 21 jabatan.
Jabatan itu terdiri atas tujuh kepala departemen dan 14 kepala seksi. Seleksi ini sebagai bagian dari upaya restrukturisasi setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan kemenhut bakal menyerahkan secara penuhpengelolaan KBS kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Direktur Keuangan PDTS KBS Fuad Hasan mengatakan, untuk jabatan tujuh kepala departemen terdiri atas kepala departemen internal kontrol, pengembangan usaha, kesehatan, human resources development and general affairs, keuangan dan akutansi, coorporate secretary. Terakhir adalah kepala departemen konservasi.
Sedangkan untuk ke-14 jabatan kepala seksi diantaranya, kepala seksi purchasing and project development, sponsorship dan kemitraan, aves and reptil serta klinik, karantina dan nursery. Menurutnya, rekrutmen pegawai untuk mengisi ke-21 jabatan ini kami lakukan hanya untuk internal KBS.
“Istilah umum dari perekrutan ini adalah lelang jabatan. Jadi, kami memberi kesempatan pada orang-orang yang ada di KBS untuk mengisi jabatan yang menurut mereka mampu dilakukan,” ujar Fuad Hasan, Kamis (23/1/2014).

Fuad menjelaskan, proses perekrutan ini sebenarnya sudah dimulai sejak Sabtu (18/1/2014) lalu, dengan jumlah pelamar sebanyak 44 orang. Rencananya, hari ini test akan kembali digelar dengan agenda presentasi dari masing-masing calon. “Dalam presentasi ini, calon pejabat diminta untuk menjelaskan program-program mereka secara detail. Hal ini penting agar para direksi KBS meyakini bahwa yang bersangkutan mampu mengisi jabatan yang diminta,” ungkapnya.
Dalam test nantinya, pihaknya juga telah menyediakan sebanyak 14 pertanyaan yang isinya, bagaimana cara memajukan KBS. Dalam test ini, pihaknya menggandeng perusahaan biro psikologi yang dianggap memiliki kapasitas dan kemampuan dalam menilai kelayakan calon pegawai.
“Jika tetap tidak ada yang memenuhi syarat, maka akan kami lakukan eksternal rekruitmen. Artinya, orang-orang diluar KBS yang merasa mampu mengelola dan memanajen kebun binatang dan juga paham betul soal satwa, bisa ikut test,” paparnya.

Mantan Kepala Staf President South East Asian Zoos and Aquaria Association (SEAZA) atau asosiasi kebun binatang se-Asia Tenggara Singky Soewadji berharap, penyerahan ijin konservasi KBS ke Pemkot bisa menjadi akhir kemelut di KBS.
Sementara soal kematian satwa di KBS, Singky mengaku tidak hanya terjadi waktu dikelola Pemkot Surabaya, tapi waktu di kelola tim pengelola sementara (TPS) juga banyak satwa yang mati. Padahal mereka sudah ahli satwa.
“Yang penting sekarang ini, Pemkot Surabaya harus fokus dengan laporan yang disampaikan ke KPK soal pertukaran satwa, karena itu melanggar aturan internasional,” tegasnya.
Terpisah, mantan anggota pengelola KBS I Wayan Titip Sulaksana mengancam bakal melaporkan wali Kota ke polisi jika berani membuka isi berangkas. Ia menjelaskan, isi brankas yang digembok tiga itu bukan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Brankas itu merupakan milik perkempulan yang pernah mengelola KBS sebelum diambil alih Pemkot.
“Kalau dibuka paksa, saya akan leporkan ke polisi,” ancam Wayan, sapaan I Wayan Titip Sulaksana.
Wayan menjelaskan, isi brangkas tidak ada dokumen-dokumen yang panting. Sebab di dalamnya hanya berisi uang. “kalau dokumen, ya ada tempatnya sendiri,” cetusnya.
Lebih jauh, pakar hukum asal Universitas Airlangga (Unair) ini menyarankan pemerintah agar mengundang perkumpulan pengelola KBS kelompok Stany Subakir, Tony Sumampau dan Basuki Rekso. Tujuannya untuk membicarakan pengelolaan KBS, renovasi kandang, manajemen KBS, serta pembenahan pegawai dan lainnya, terutama soal pemanfaatan uang di dalam brankas.

Menurutnya, pembicaraan nasib KBS sangat penting. Pasalnya, muncul isu para investor yang akan merebut lahan KBS untuk kepentingan bisnis siap menggelontorkan dana sebesar Rp 500 miliar. Dana itu disiapkan kepada kandidat walikota dengan kompensasi harus merelokasi KBS jika terpilih pada 2015.

“Taipan-taipan mata sipit itu sudah siap dana. Apalagi 2015 juga sudah pilwali. walikota sekarang ini jangan senang dulu izin konservasi turun,”ingatnya.(lf/k1/r7)