Masduki : Pendidikan Gratis di Surabaya Omong Kosong

 Kesra

Surabaya, (DOC)- Upaya pemerintah kota (pemkot) Surabaya, melaui dinas pendidikan (dindik) untuk menggratiskan biaya pendidikan di Surabaya ternyata masih menghadapi banyak kendala.  Salah satunya seperti yang terjadi di SDN Sememi 1.

Anggota Komisi D (pendidikan dan kesra) DPRD Surabaya, Masduki Toha mengungkapkan, berdasarkan laporan yang disampaikan Walimurid, ternyata di SDN yang terlatak di kecamatan Benowo itu mengenakan tarif yang cukup tinggi bagi siswa yang hendak mengikuti les.

“Untuk siswa kelas 3 dan 4 apara siswa dikenakan membayar biaya les sebesar Rp  50.000 perbulan.  Sedangan untuk kelas 5 dan 6, diwajibkan membayar  Rp 80.000,” ungkap Masduki Toha.

Menurut Masduki Toha, adanya biaya tambahan bagi siswa SDN Sememi 1 tidak bisa dibiarkan. Karena berdasarkan hasil investigasi yang dilakukanya, tidak diketahui secara jelas transparansi dari uang yang dibayarkan para siswa. Selain tidak disertai dengan bukti kwitansi, yang lebih parah ternyata ditemukan adanya upaya sock terapy yang dilakukan salah satu oknum guru bagi siswa yang tidak ikut kegiatan bimbingan belajar (bimbel) ini.

“Semua walimurid tadi mengatakan, bagi siswa yang tidak ikut les, dijamin nilai rapornya akan jelek, dan saya menganggapnya itu sebagai sebuah ancaman,” beber politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Lebih jauh, menurut Masduki, bahkan berdasarkan keterangan salah satu orang tua siswa, terdapat peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu dikeluarkan dari kegiatan les. Dengan alasan, orang tua siswa tersebut dinilai tidak mampu membayar biaya bimbel yang ditetapkan.

“Jika kejadian semacam ini terus berlanjut, mau di bawah kemana dunai pendidikan di Surabaya? apakah terus menerus ada diskriminasi?,” sergah pria yang juag menjabat Wakil Ketua FPKB di DPRD Surabaya tersebut.

Mesduki menjelaskan, tujuan digratiskanya program wajib belajar selama 12 oleh pemkot Surabaya, salah satu tujuanya adalah membantu bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk menuntaskan pendidikanya minimal sampai tingkat SMA atau SMK. Namun dengan ditemukanya fakta di lapangan seperti ini, tambah dia, dirinya akan mengusulkan agar program  bimbel juga dimasukan oleh dinas pendidikan kota Surabaya.

“Saya kira itu penting, biar walimurid tidak terbebani dengan biaya yang macam macam lagi,” tandasnya.

Tepisah, Wakil Ketua Komisi D  Eddie Budi Prabowo menyatakan bila penerikan biya bimbingan belajar sebenarnya sah sah saja dilakukan. Karena dalam program wajib belajar 12 tahun yang dicanagkan pemkot Surabaya, anggaran tersebut tidak termasuk di dalamnya.  Meski demikian, jika memang dilakukan penerikan harus melalui mekanisme yang benar.

“Kalau seperti yang terjadi di SDN 1 Sememi itu jelas tidak boleh, karena itu sepertinya dilakukan secara paksa,” ujar Eddie Budi Prabowo.

Eddie menjelaskan, mekanisme yang harus dilakukan dalam melakukan penarikan biaya les diantaranya ada persetujuan anatar walimurid, pihak sekolah serta melibatkan komite yang ada. Selain itu peruntukan dari uang yang dihasilakn juga harus dijelaskan kegunaanya.

Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Surabaya, M Iksan ketika berusaha dikonfirmasi masalah ini lewat nomor telephonya tidak bisa. Baik itu melalui telepon mau pesan singkat.(k1/R9)